Mohon tunggu...
Indra J Piliang
Indra J Piliang Mohon Tunggu... Kolomnis

Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara, Ormas Terdaftar di Kemenkumham RI.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Urgensi Reshuffle Kabinet

7 Juni 2019   03:56 Diperbarui: 8 Juni 2019   07:41 0 8 7 Mohon Tunggu...
Urgensi Reshuffle Kabinet
Calon presiden Joko Widodo menyampaikan rasa bahagia di hadapan massa pendukungnya yang memenuhi Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore. (Foto: Dokumen Pribadi)

Kalau tidak ada peristiwa hukum yang diluar batas normal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet terbatas usai pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) menyangkut sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Tentu apabila keputusan MK RI itu tetap memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin

Andaipun terjadi perubahan perolehan suara, cukup dibutuhkan selisih 1 (satu) suara lebih banyak bagi Jokowi - Ma'ruf dibandingkan dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.

Sinyalemen reshuffle sudah dihembuskan secara sayup dari Istana Negara. Namun, pokok persoalannya bukan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kabinet akan gampang bergoyang, apabila rujukan reshuffle atau tidak adalah pemanggilan pejabat setingkat menteri sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan. Sebelum mendapat status sebagai tersangka, menteri-menteri yang bersangkutan masih berkedudukan sama di depan hukum dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain.

Mengapa reshuffle penting? 

Diperlukan dasar pemikiran dan argumentasi yang lebih kuat lagi. Apabila diumumkan awal bulan Juli 2019, dengan asumsi amar putusan MK dibacakan sesuai jadwal, masa kerja kabinet kurang dari empat bulan. 

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sementara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan tanggal 20 Oktober 2019. Susunan kabinet yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan bisa dilakukan hari itu juga, atau beberapa hari sesudahnya.

Namun, jadwal itu adalah kalender normal. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang diluar normal, tentu reshuffle sebelum agenda itu berjalan. Setidaknya, terdapat lima alasan untuk segera dilakukan reshuffle kabinet.

Pertama, Jokowi memberikan pesan yang kuat bahwa kabinet bisa dirombak kapan saja. Jika terdapat menteri yang berkinerja buruk, atau melanggar kode etik yang sudah digariskan, atau menyimpang dari etika pemerintahan moderen, atau berlindung untuk kepentingan pribadi; kapan saja bisa diganti. 

Sudah bukan zamannya lagi memberikan kesempatan kedua, ketiga apalagi keempat, guna memperbaiki diri. Tidak perlu ada lagi pidato pembelaan diri atau apologia ala Socrates.

Kedua, Jokowi menegaskan diri sebagai presiden yang sudah mampu menjadi diri sendiri. Tidak ada lagi ikatan yang kuat dengan figur lain, atau partai politik pengusung, atau kelompok kepentingan berkekuatan naga hingga dracula, atau inner circle yang mendikte. 

Sebab dalam periode kedua yang diperjuangkan dengan sangat berat ini, Jokowi bukan hanya menunjukkan diri sebagai pelayan bagi pemilihnya, melainkan juga pemegang amanah dari pemilih yang tidak memilihnya sama sekali. Jokowi memerintah, sekaligus menjahit luka-luka selama masa kampanye.  

Ketiga, Jokowi benar-benar menunjukkan diri sebagai seseorang yang sedang membangun reputasi serius yang akan dijadikan warisan (legacy) bagi generasi nanti. Apabila berhasil melewati periode lima tahun ke dua, Indonesia setidaknya sudah membangun pola pemerintahan sepuluh tahun kedua pascapilpres pertama tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan dekade pertama. 

Artinya, siapapun yang bakal terpilih menjadi presiden tahun 2024-2029 nanti, kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan kontestasi kedua hingga 2029-2034. Siklus pemerintahan lima tahunan (fixed term) yang dianut, secara praktek dijalankan orang yang sama sebagai pucuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan selama sepuluh tahun.

Keempat, Jokowi langsung memberikan beban tambahan kepada kabinet hasil reshuffle, yakni menyambungkan visi dan misi yang sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan. 

Visi dan misi itu hanya akan menjadi macan kertas semata, apabila tidak diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2024. Ibarat melakukan operasi plastik, visi dan misi itu adalah "daging dan kulit luar yang mati" yang disambungkan dengan sel-sel tubuh yang hidup. Bukan hanya berapa banyak undang-undang yang patut direvisi, tetapi juga berapa banyak yang dilahirkan utuh. 

Begitu juga dukungan anggaran, kelembagaan, hingga sinergi dengan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hingga pemerintahan kelurahan. Otomatis, akan terdapat sejumlah undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pada bulan November dan Desember 2019.

Kelima, Jokowi langsung memberikan semacam try out kepada anggota-anggota kabinet dalam kompetisi yang sehat. Tidak ada lagi waktu untuk menyesuaikan diri, apalagi segala macam upacara sembah sujud yang justru memperkuat feodalisme. 

Jokowi bisa langsung memberikan penguatan, pengayaan dan kompas yang terarah kepada perjalanan armada kabinet periode 2019-2024. Berbeda dengan periode pertama, Jokowi perlu mengaktivasi Tim Transisi selama beberapa bulan, termasuk dalam melobi anggaran tahun pertama. 

Dalam periode kedua, tidak perlu lagi tim seperti itu. Jokowi bukan lagi sosok yang hendak memimpin organisasi yang sama sekali baru, tetapi justru menjadi nahkoda yang sudah mengarungi pelbagai terjangan ombak dan badai.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2