Potret 5 Tahun Partai Golkar

Butuh waktu 20 tahun bagi Partai Golkar guna memenangkan kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Republik Indonesia (RI) yang diselenggarakan secara langsung. 

Walau sempat menggagas Konvensi Nasional Partai Golkar dalam mencari sosok Calon Presiden (Capres) RI tahun 2003-2004, ternyata tak membuahkan hasil positif. Pasangan Wiranto - Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar ternyata kandas dalam putaran pertama. Tahun 2009, Partai Golkar dan Partai Hanura mengusung Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto. Kembali Partai Golkar tak berhasil mengalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono.

Dalam Pilpres 2014, Partai Golkar kesulitan mendapatkan mitra koalisi, sehingga dalam waktu yang sempit memutuskan untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Mayoritas pemilih memberikan suara kepada lawannya, yakni Joko Widodo - Muhammad Jusuf Kalla.

Jelang Pilpres 2019 yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) -- dikenal sebagai Pemilu Legislatif (Pileg) -- Partai Golkar sama sekali tidak ada tanda-tanda memunculkan calon internal sejak Pilpres 2014 berakhir. Partai Golkar malah lebih sibuk dengan perpecahan internal, yakni dualisme kepengurusan.

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama  mendapatkan status sebagai kepengurusan yang sah, sejak bulan Desember 2014. Selama satu setengah tahun, kedua kepengurusan ini berjalan. Gugat-menggugat terjadi pada pelbagai jenjang pengadilan. Hasil terburuk diraih Partai Golkar, yakni paling sedikit memenangkan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) serentak, pada tahun 2016.

Bulan Mei 2016, dualisme kepengurusan berakhir. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dihelat di Bali. Setya Novanto terpilih dengan suara mutlak sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. 

Di luar itu, perubahan struktur kepengurusan terjadi. Selain DPP Partai Golkar, turut dilahirkan lembaga Dewan Pembina Partai Golkar dengan Ketua Aburizal Bakrie, Dewan Penasehat Partai Golkar dengan Ketua BJ Habibie dan Dewan Pakar Partai Golkar dengan Ketua Agung Laksono.

Partai Golkar - Foto Arsip Pribadi

Setahun kemudian, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Balikpapan pada bulan Mei 2017, dihasilkan tiga keputusan penting. 

Pertama, pembentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) untuk Pilpres dan Pileg 2019. Kedua, penjaringan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Ketiga, dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo demi kepentingan rakyat dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan (NK) RI dan ideologi Pancasila. Keputusan itu menunjukkan bahwa Partai Golkar sudah menggabungkan diri dengan partai-partai politik pendukung pemerintah lainnya.

Bagian dari butir keputusan Partai Golkar itu adalah membentuk Bapilu untuk mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI tahun 2019. Artinya, Partai Golkar satu tahun dua bulan lebih cepat dalam memutuskan Capres, dibandingkan dengan tahapan resmi Pilpres 2019 yang dimulai pada bulan Agustus 2018. 

Keputusan yang juga lebih cepat dari partai-partai politik lain. Kinerja Partai Golkar berbuah lebat, yakni kembali menjadi pemenang dalam pilkada serentak yang digelar tahun 2017. Lembaga-lembaga survei juga menunjukkan kenaikan suara dari Partai Golkar.