Edy Rahmayadi seperti dinukil dari tribunnews.com (14/09/18) baru 5 hari dilantik jadi Gubernur Sumatera Utara langsung mendapat 'kado', aksi demontrasi dari masyrakat Sumatera Utara yang berprofesi sebagai nelayan.
Ribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara pada Kamis, 13 September 2018 mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait izi melaut.
Sejumlah nelayan yang berorasi mengatakan bahwa mereka sudah cukup lama tak melaut karena terhalang izin. Mereka pun meminta Gubernur dan Wakil Gubernur baru Sumatera Utara ini bisa mencarikan solusi terkait permasalahan mereka.
Edy Rahmayadi memang gantle dan menemui para pendemo. Sayang, Edy datang menemui pendemo bukan untuk berdialog secara sehat dan mencari solusi bersama. Edy yang turun dari ruang kerjanya di lantai 1 Kantor Gubernur Sumatera Utara justru malah menceramahi balik para pendemo.
"Nanti saya atur. Saya baru lima hari jadi gubernur udah kau demo. Apa urusan kalian. Orang aku tidak tahu apa itu nelayan ini," kata Edy Rahmayadi.
Jawaban yang menurut pendapat saya sangat tidak mencerminkan sosok pemimpin yang kala berkampanye mengusung tagline Bermartabat. Apakah jawaban Edy Rahmayadi mencerminkan sosok pemimpin bermartabat yang menghormati rakyatnya yang juga sama-sama memiliki martabat?
Bahkan menurut pendapat saya, sejumlah orasi Edy Rahmayadi ke para pendemo lebih mencerminkan sosok militeristik dibanding pejabat sipil. Saya melihat sejak meninggalkan jabatannya sebagai perwira militer, Edy masih belum lepas dari unsur militeristik.
Ada kalimat-kalimat ancaman menurut pendapat saya saat Edy menghadapi para pendemo, seperti, "Saya baru 5 hari sudah kali demo, apa urusan kalian?", lalu ""Itu berarti bukan masyrakat Sumatera Utara, dari dulu rakyat Sumatera Utara patuh dan taat,"
Edy bahkan mengusir seorang pendemo, ibu-ibu yang berbicara saat ia tengah berbicara.
"Ibu berdiri, keluar jalan. Ibu berdiri keluar jalan. Ibu berdiri keluar jalan. Saya tak senang kalau saya ngomong, orang ngomong." kata Edy.
Saya melihat seperti ada militeristik sipil dari gaya kepempinan Edy, pasalnya sikap yang terkesan arogan Edy tersebut juga ia tunjukkan saat memimpin PSSI. Edy misalnya dengan ketus menjawab pertanyaan para wartawan terkait rumor gaji Luis Milla.
"Kalau gajinya, itu urusan Ketua PSSI, bukan urusan kalian. Ketua PSSI nanti yang menggaji. Kalau saya sampaikan di sini, memang media mau membayar?" kata Edy seperti dikutip dari Jawa Pos.
Edy tak menjawab apa yang menjadi masalah, ia justru menujukkan sikap seorang perwira komando. Sama bukan dengan jawaban yang ia lontarkan kepada para pendemo, tak menjawab masalah.
Saya sangat sependapat dengan artikel yang ditulis oleh Ikhsan Yosarie, peneliti dari Setara Institute di Harian Kompas, 30 Juli 2018 soal Neo-militeristik Sipil. Ia berpendapat bahwa fenomena ini menggambarkan bagaimana militerisme masih tumbuh dalam kalangan sipil.
Otoritarianisme dan militeristik, yang dibangun selama tiga dekade lebih, tampaknya tidak sekadar dibangun dengan basis struktural, tetapi kultural, yang tersosialisasikan secara turun-temurun, sehingga menciptakan pola pikir militer yang begitu kuat dan menyentuh masyarakat akar rumput.
Maka sudah seharusnya memang Edy Rahmayadi mengubah gaya komunikasi serta tindak tanduknya sebagai pejabat sipil. Ia sudah bukan lagi perwira dengan bintang tiga di pundak dan memiliki pasukan, ia adalah pelayan masyarakat, masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat sepakbola Indonesia.
