Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa majunya Hidayat Nur Wahid menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta sebagai sebuah keanehan. Mengapa mantan Ketua MPR kok turun level dengan menjadi Calon Gubernur?
Dalam sebuah perbincangan santai seorang teman berkata " kemarin saudara gue pas pilkada yang gagal jadi pemenang itu, masih menyisakan beberapa milyar hasil keuntungan menjadi calon bupati" . Dana tersebut tentunya didapat dari pihak-pihak yang merasa berkepentingan atas calon tersebut. Mahfum terjadi bahwa setiap calon biasanya diberikan dana dari pihak-pihak tertentu (umumnya pengusaha), sehingga ketika salah satu calon tersebut menang maka segala urusan proyek-proyek pemerintah bisa lancar didapatkan. Sehingga kita bisa melihat ada fenomena bahwa seseorang yang mencalonkan menjadi calon bupati hari ini dan kemudian gagal, dilain waktu bisa menjadi calon walikota dan bahkan menjadi calon gubernur. Karena ketika mereka gagal pun, masih mendapatkan uang yang cukup banyak dari para donatur.
Dalam sebuah cerita yang berbeda, seorang teman yang lain pun bercerita " bahwa lebih enak untuk menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya, dibandingkan menduduki Jabatan Kapolri, karena setoran yang didapat jauh lebih besar". Sebuah jabatan dijadikan sebagai lahan mata pencaharian, penegasan tesebut dapat terlihat dari kedua cerita diatas.
Bahwa seseorang yang mengejar jabatan publik adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi selama ini. Sehingga pada akhirnya terekam dalam otak bawah sadar masyarakat yang kemudian menimbulkan tanya seperti dalam paragraf awal tulisan ini " Mengapa mantan Ketua MPR turun level?". Bahkan mungkin ada yang berkomentar lebih jauh lagi seolah mengetahui isi hati manusia lainnya dengan mengatakan " wah ini sih haus kekuasaan, selevel gubernur pun disikat!".
Padahal apa yang terjadi pada Hidayat Nur Wahid saat ini adalah sebuah amanah yang harus diembannya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Dimanapun tugas yang diberikan partai maka wajib baginya untuk mendengar dan taat atas keputusan yang telah diambil melalui musyawarah tersebut terkait pencalonan dirinya oleh partai untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Hidayat Nur Wahid adalah anak panah yang siap diluncurkan kemana saja. Bagi yang belum terbiasa dengan tradisi seperti itu, mungkin akan menolak keputusan partai, bahkan merasa harga dirinya jatuh karena hal tersebut. Tapi tidak bagi Hidayat Nur Wahid, keputusan syuro tersebut harus ia emban dengan penuh tanggung-jawab dan kesungguhan hati.
Didalam Partai Keadilan Sejahtera sendiri, tidak dikenal tradisi seseorang untuk maju mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang terjadi adalah seseorang ditunjuk untuk menjadi pemimpin melalui proses musyawarah yang diselenggarakan.
Pola rekrutmen untuk menjadi pemimpin ala Hidayat Nur Wahid ini seharusnya bisa dijadikan contoh bagi perpolitikan kita. Sehingga meredam ekses-ekses negatif yang ditimbulkan bila seseorang tersebut kelak benar-benar menduduki kursi kekuasaan. Bahwa jabatan yang ia miliki adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggung-jawaban, baik dihadapan manusia maupu di hadapan Tuhan kelak. Bila sewaktu-waktu jabatan tersebut diambil kembali oleh sang pemberi amanah, maka ia akan lega hati untuk menyerahkannya kembali.
Meminta jabatan adalah awal mula petaka yang melanda pemimpin-pemimpin kita saat ini, sehingga menyuburkan praktek-praktek penyalah-gunaan jabatan, pengabaian terhadap amanah rakyat yang ada dipundaknya, serta menyelewangkan dana negara melalui tindak pidana korupsi.
Lalu masihkah kita mau berkutat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mengejar dan meminta jabatannya?, dan menganggap seseuatu yang aneh dengan pencalonan Hidayat Nurwahid sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta?
sumber gambar
