Rekening Nganggur: Antara Pencegahan Kejahatan dan Ketidakadilan Sosial di Desa

Kebijakan ini juga menimbulkan ketakutan baru, bahwa negara bisa sewaktu-waktu mengakses, menilai, bahkan membatasi akses terhadap uang pribadi warga tanpa prosedur yang jelas di mata mereka. Hal ini menggerus kepercayaan warga terhadap sistem keuangan yang seharusnya mereka percayai dan gunakan.

Memang, secara prosedural, rekening yang diblokir bisa kembali diaktifkan. Nasabah dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir ke pihak bank dengan membawa identitas diri, menjelaskan sumber dana, serta alasan mengapa rekening tersebut tampak tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.

Namun, proses ini tidak serta merta mudah bagi warga desa. Jarak ke kantor bank, keterbatasan akses transportasi, belum lagi birokrasi yang rumit, membuat proses ini menjadi beban tersendiri. Belum tentu mereka paham dokumen apa yang perlu dibawa, atau bagaimana menjelaskan kondisi finansial mereka kepada pihak bank.

Tidak sedikit yang akhirnya memilih menyerah, atau membiarkan uang mereka ‘terkunci’ karena takut dianggap melakukan kesalahan. Rasa tidak percaya terhadap sistem bertambah, dan mereka pun mencari cara lain untuk menyimpan uang, kadang kembali ke metode tradisional yang justru berisiko lebih besar: menyimpan di bawah kasur, di celengan, atau menitipkan pada orang lain.

Kita juga perlu jujur mengakui bahwa tidak semua aparat atau pegawai bank di daerah punya sensitivitas terhadap situasi sosial semacam ini. Ketika seorang petani atau buruh migran datang dengan pakaian sederhana, membawa tabungan Rp5 juta yang sudah ia kumpulkan setahun, seharusnya disambut dengan empati, bukan curiga.

Kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk kebaikan bersama, harus dilengkapi dengan kemampuan negara menjelaskan secara persuasif, serta membangun sistem yang adaptif terhadap realitas sosial. Jika tidak, yang muncul bukan hanya ketakutan, tapi juga ketimpangan yang semakin dalam.

Sebagai pendamping desa, kami tidak bisa tinggal diam melihat kebingungan ini. Di tengah keterbatasan literasi digital dan keuangan warga, kami berusaha menjembatani komunikasi antara desa dan sistem yang lebih besar. Kami menjelaskan bahwa niat baik pemerintah bisa menjadi bumerang jika tidak disampaikan secara tepat.

Namun kami pun menyadari, menjadi penengah tidaklah mudah. Saat warga mulai mempertanyakan kenapa negara mengatur rekening pribadi mereka, kami pun kesulitan menjawab dengan bahasa yang bisa mereka pahami dan terima. Penjelasan hukum dan regulasi tak selalu bisa diterjemahkan dalam logika keseharian mereka.

Kami yakin, pemblokiran rekening yang dianggap “tidak aktif” memang menjadi langkah pencegahan kejahatan keuangan, namun implementasinya perlu mempertimbangkan konteks sosial masyarakat desa. Banyak warga menyimpan uang dengan tujuan mulia seperti biaya menjamu peziarah haji atau tabungan darurat keluarga.

Jika tidak disertai edukasi dan perlindungan yang adil, kebijakan ini bisa melukai kepercayaan publik terhadap sistem keuangan formal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membuka ruang dialog agar langkah pengawasan keuangan tetap selaras dengan realitas hidup masyarakat desa.