Beberapa tahun lalu, desa-desa di Indonesia menjalani proses pendataan SDGs Desa yang ambisius dan melelahkan. Upaya ini dilandasi oleh niat baik untuk menghadirkan data mikro yang presisi demi perencanaan pembangunan desa berbasis kebutuhan nyata yang inklusif.
Dalam pelaksanaannya, tak sedikit desa yang merasa kecewa karena harapan mereka memiliki data yang lengkap tidak terpenuhi. Meskipun mereka telah menginput data dengan semangat tinggi, aplikasi dan dashboard yang tersedia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara optimal.Â
Akibatnya, banyak data yang hilang atau tidak tercatat dengan baik, sementara anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Kondisi ini membuat banyak desa merasa jera dan bahkan mengalami trauma dalam pengelolaan data selanjutnya.
Trauma itu memang nyata. Di banyak forum resmi maupun percakapan santai dengan kepala desa maupun perangkat desa, topik SDGs Desa kerap muncul bukan dalam semangat perbaikan—terutama di lokasi tugas saya, tetapi dalam bentuk keluhan yang menyisakan kelelahan. Tak sedikit yang berharap pendataan itu tidak terulang.
Yang menarik, trauma ini bukan hanya milik desa, tetapi juga dialami para pendamping desa. Mereka, yang seharusnya menjadi ujung tombak fasilitasi, justru terseret dalam arus tekanan administratif. Ketegangan itu membuat esensi pendampingan sebagai upaya pemberdayaan menjadi memudar.
Padahal, jika kita kembali pada prinsip dasarnya, SDGs Desa adalah jawaban atas kerinduan akan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Sebuah visi yang sangat mulia jika dijalankan dengan pendekatan yang tepat dan manusiawi.
Konsep SDGs Desa sendiri merupakan adaptasi dari agenda global SDGs 2030 ke dalam konteks desa-desa di Indonesia, yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dan diperkuat dengan Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa.
Di dalam dokumen itu ditegaskan bahwa pembangunan desa harus berbasis pada data yang valid dan berkelanjutan, dengan SDGs Desa sebagai rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi (Kementerian Desa PDTT, 2020). Artinya, data bukan sekadar pelengkap dokumen.
Pertanyaannya kini, bagaimana kita menyembuhkan trauma kolektif ini tanpa kehilangan semangat untuk terus maju? Menyalahkan masa lalu tentu bukan jalan keluar. Kita membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya teknis, tetapi juga humanistik dan empatik.
Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyegarkan kembali pemahaman para pendamping desa mengenai pentingnya data SDGs Desa, bukan sebagai beban administratif, tetapi sebagai alat bantu desa untuk merumuskan masa depannya secara mandiri dan berdaulat.
