Menempatkan Desa sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Sebagai contoh, Desa Ponggok di Klaten telah membuktikan bahwa desa bisa menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan mengelola wisata air dan BUMDes yang kuat, desa ini mampu menghasilkan pendapatan miliaran rupiah per tahun (Rahmawati, 2021).

Namun, tidak semua desa memiliki kapasitas seperti Ponggok. Banyak desa masih bergantung pada bantuan pemerintah dan tidak memiliki strategi pembangunan jangka panjang. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa.

Dengan adanya Badan Khusus Pembangunan Desa, desa-desa di Indonesia bisa mendapatkan pendampingan yang lebih sistematis. Badan ini bisa berfungsi sebagai pusat koordinasi, perencanaan, serta pengawasan program pembangunan desa agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, badan ini juga dapat mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pembangunan desa tidak lagi berjalan secara sporadis, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tentu saja, pembentukan badan ini bukan tanpa tantangan. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus berhitung dengan cermat sebelum menambah struktur birokrasi baru. Namun, jika keberadaan badan ini justru meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran desa, maka manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan biayanya.

Selain itu, perlu ada regulasi yang memastikan bahwa badan ini tidak menjadi lembaga yang tumpang tindih dengan kementerian lain. Sebaliknya, badan ini harus berperan sebagai katalis yang mempercepat pembangunan desa dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Gagasan ini mungkin masih perlu diuji lebih lanjut. Namun, satu hal yang pasti: jika Indonesia ingin menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan nasional, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan sistem yang ada saat ini. Perlu ada terobosan baru, dan Badan Khusus Pembangunan Desa bisa menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih besar.