Bungkamnya Mahasiswa Terhadap Kebathilan Ilmu Palak DPR

Sedang santer diributkan munculnya ide DPR agar pemerintah menyetujui dana aspirasi yang besarnya mencapai 11,2 triliun pertahun atau perorang anggota dewan mendapatkan dana segar IDR 20 miliar yang akan digelontorkan setiap tahunnya. Ide gila-gilaan ini memancing reaksi masyarakat baik LSM penggiat antikorupsi maupun masyarakat biasa yang peduli terhadap parlemen. Tetapi aneh bin ajaibnya sikap diam mahasiswa terhadap usulan aneh yang akan mengganggu APBN ini perlu dipertanyakan. Mahasiswa yang kenceng ingin melengserkan Presiden tempo hari dan tiba-tiba bungkam seribu bahasa atas usulan pemalakan terhadap uang rakyat ini mengindikasikan mahasiswa yang demo besar-besaran tempo hari adalah golongan mahasiswa tunggangan politik tertentu yang selama ini gencar menyerang pemerintah. Mahasiswanya juga mahasiswa yang itu-itu saja dari organisasi tertentu pula yang berafiliasi terhadap parpol tertentu yang saat ini selalu menyalahkan pemerintah. Ilmu palak yaitu ilmu tentang palak memalak sesuai judul di atas, atau meminta sesuatu secara paksa. Dalam hal ini DPR sengaja memalak uang rakyat buat kepentingannya sendiri yang katanya untuk urusan di dapilnya masing-masing. Padahal program palak memalak ini pernah diusulkan pada tahun 2011 yang lalu yang sempat mendapat penolakan hebat dari masyarakat, rupanya DPR tak kapok juga ingin mengulangi upaya yang tertunda realisasinya waktu itu.

Memalak adalah perbuatan bathil yang harus dijauhkan dari perilaku masyarakat sebab akan merugikan pihak yang kena palak. Kini keahlian ilmu palak yang dipunyai anggota dewan untuk memalak rakyatnya memang benar-benar keterlaluan. Apabila pemalakan ini nanti berhasil, perorang akan mendapat IDR 20 miliar pertahun atau IDR 100 miliar selama yang bersangkutan menjalani sebagai anggota DPR. Fungsi dewan yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif rupanya ingin mencicipi manis legitnya dana aspirasi yang mereka idamkan.

Harusnya anggota dewan yang sangat bernafsu menggoalkan dana aspirasi ini belajar dari politik masa lalu terhadap bencana yang pernah menimpa sohibnya di DPRD terutama anggota yang pernah terpilih pada tahun 1999-2004 yang mana mereka meminta pesangon yang menggerogoti APBD masing-masing daerah. Sebagian besar pemalak APBD tersebut masuk penjara dan menjadi pasien Kejaksaan Negeri setempat.

Serupa tapi tak sama, dana aspirasi untuk DPR pusat, sedangkan untuk DPRD namanya pokir atau pokok pikiran. Pokir ini memang ada tapi penegak hukum harus jeli mengendusnya terutama pada masa penyusunan anggaran dan anggaran biaya tambahan daerahnya seperti kasus USB dan UPS di DPRD DKI. Memang sepandai-pandainya anggota dewan mengelabui rakyat tapi akhirnya ketahuan juga. Untuk ini pemerintah jangan sampai terbawa permainan kotor DPR ini meskipun kekuatan DPR saat ini melebihi kekuatan politik pemerintah sebab rakyat tetap mengawasi. Kemungkinan ingatan rakyat akan terbawa terus sampai pada tahun 2019 saatnya pemilihan anggota legislatif. Parpol mana saja yang kenceng menggoalkan dana aspirasi serta personal-personal mana saja yang bernafsu atas uang yang besarnya IDR 100 miliar ini, dan kemungkinan tidak akan dipilih rakyat pada pemilihan legislatif mendatang.

Jangan mengharap mahasiswa akan berperan untuk ini, mahasiswa sekarang beda dengan mahasiswa pada reformasi tahun 1998. Mahasiswa sekarang sudah pandai berpolitik atau jangan-jangan justru menjadi korban cuci otak dari politik tertentu sehingga menjadi tumpul daya kritisnya terhadap kebathilan yang melanda negeri ini, atau tunggu asupan nasi bungkus dan uang pulsa dengan jumlah tertetu baru mereka bisa bergerak.