Menelisik Bagaimana Humas Pemerintah Berjibaku Menghadapi Krisis

Krisis dapat diartikan sebagai momen ketidakstabilan yang tidak diharapkan sehingga menimbulkan kekacauan atau perubahan yang tidak diinginkan. Sebagai ancaman, krisis harus diatasi secara cepat agar organisasi dapat berjalan normal kembali (Prastya, 2013). 

Krisis tidak hanya berbentuk sebagai sebuah bencana saja. Namun berbagai hal lain seperti peristiwa yang tersisa dari proses bisnis dan rutinitas biasa yang dapat menyebabkan kerusakan reputasi, operasional, atau finansial yang signifikan (Fearn-Banks, 2011; Doorley & Garcia, 2015) juga disebut sebagai krisis.

Krisis dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Taka da satu pun organisasi yang kebal krisis sehingga tidak pernah mengalami krisis. 

Penyebab dari krisis itu pun bernaneka ragam tergantung kondisi dan pemicu-pemicunya. Oleh sebab itu, sebuah organisasi diharapkan untuk dapat menghadapi krisis yang datang. Tentunya setiap Lembaga memiliki cara tersendiri dalam menghadapi krisis yang terjadi. Berbagai Lembaga tentunya memiliki bidang khusus yang menangani permasalahan yang terjadi pada Lembaga tersebut. Jika berbicara perihal krisis, bagian khusus yang menjadi ujung tombak Ketika suatu Lembaga atau organisasi mengalami krisis adalah humas. 

Dalam tulisan ini penulis menjabarkan berbagai Tindakan yang dilakukan oleh Humas berbagai Lembaga dalam menangani sebuah krisis. Tak hanya itu, penulis juga menjabarkan tupoksi dari bidang tersebut di tiap lembaganya. Ada tiga Lembaga humas yang dibahas diantaranya Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Humas Kota Padang Panjang dan juga Humas Badan Pengelola Statistik Kepri.

Hamda Rizani, analis Krisis humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa dalam menghadapi krisis BPK memiliki skema terstruktur untuk menyelesaikannya. Misalnya Krisis yang dihadapi oleh BPK terkait OTT pegawai BPK pada April 2022. Dalam menghadapi krisis tersebut, mekanisme yang dilakukan oleh Humas BPK adalah sebagai berikut.  

Prakrisis

Pada tahap ini, humas BPK membagi tahapnya menjadi dua macam, diantaranya monitoring media dan juga analisis berikta. Pada tahap monitoring media massa adalah proses screening yang dilakukan oleh tim humas untuk melihat potensi krisis dari berita tersebut. 

Tahap ini dilakukan dengan bantuan teknologi berupa software yang bisa menemukan berita terkai BPK berapa kali topik terkait disebutkan, berapa kali komentar oleh masyarakat dunia maya terhadap berita tersebut dan sebagainya. 

Dalam internal BPK sendiri krisis dapat ditimbulkan oleh hal berikut 1. Adanya keraguan atas kredibilitas 2. Kesalahan dalam pemeriksaan 3. Ada konflik dalam organisasi 4.Permasalahan dalam nilai-nilai dasar 5. Bencana alam

Setelah tahap monitoring media, humas BPK menganalisis isi dari berita tersbut. Mulai dari isu apa saja yang dibahas, media apa saja yang digunakan, seberapa banyak frekuensi munculnya berita tersebut hingga bentuk pesan apa yang ditampilkan oleh berita tersebut.

Krisis

Pada tahapan krisis ini, humas BPK memberikan tanggapan terhadap isu yang beredar tersebut. Hal paling utama yang harus dipersiapkan adalah adanya respon awal dari pimpinan terhadap krisis tersebut. Pada tahap ini juga Seorang Public Relation mempersiapkan bahan atau topik yang akan disampaikan oleh pimpinan daam berbagai bentuk. Bentuk respon tersebut disebarkan dalam media dan outputnya berupa siaran pers, atau pun hak jawab terhadap media.

Kemudian dimainkan strategi komunikasi krisis untuk mengcounter isu atau krisis yang sudah beredar. Hal yang dilakukan adalah memberikan fakta perbandingan terhadap masyarakat agar berimbang. Bentuk Tindakan yang dilakukan oleh seborang humas adalah menyebarkan tanggapan dari pimpinan ke berbagai media. Kegiatannya berupa undangan untuk pers  meliput.

 Pascakrisis

Setelah menjalankan strategi komunikasi krisis, Kembali dilakukan monitoring Berita. Pada tahap ini ditunjau lagi apakah frekuensi pemberitaan terkait krisis menurun atau meningkat. Jika intensitas pemberitaannya menurun, artinya strategi komunikasi krisisnya berhasil. Namun sebaliknya, jika intensitas nya tidak berubah maka tahap strategi komunikasi krisis nya harus diulangi Kembali.

Studi kasus lain dalam menanngani krisis dapat dilihat dari munculnya pemberitaan bahwa daerah Pariaman, Padang Panjang dan Padang yang disebutkan menjadi kota intoleran di Indonesia. Dalam hal ini, Krisis ini ditangani oleh Kominfo Padang Panjang. Dalam hal ini, Kota Padang Panjang

Maryulis Max sebagai orang yang berperan dalam penanganan citra Kota Padang Panjang menyebutkan bahwa Kota Padang Panjang menerapkan system humas dua pintu, yakni dari kominfo dan Humas Kota Padang Panjang itu sendiri. Segala hal yang berbentuk publikasi dikerjakan oleh bagian kominfo sedangkan untuk selain publikasi dilakukan oleh humas Kota Padang Panjang.