Indonesia adalah negara hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/golongan haruslah berdasrkan hukum. Jika hukum itu dilanggar maka akan diadili dan dikenai sanksi sesuai peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Alangkah teraturnya bangsa ini.
Tapi, uraian di atas hanyalah 'wacana' saja. Dalam aktifitas kita sehari-hari, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan tapi tak mendapat sanksi. Bahkan perbuatan tersebut dilakukan tepat di depan mata sang penegak hukum. Salah satu contoh kecilnya adalah pembajakan hak cipta para pengedar vcd bajakan dan pengendara sepeda motor yang tak taat aturan. Ini kerap kali saya lihat di kota tmpat saya tinggal sekarang. Dan yang lebih parahnya lagi ada oknum penegak hukum yang justru ikut membeli vcd bajakan itu.
Fenomena hukum yang terjadi di indonesia memang wajar untuk dilanggar. Dikatakan demikian karena hukumnya itu sendiri dibuat berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan. Begitu pula yang terjadi pada undang-undang tentang olahraga atau lebih khususnya sepak bola kita. Di dalam salahsatu pasalnya dijelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mengelola sepenuhnya tentang olahraga adalah induk cabang olah raga tersebut. Dalam hal ini tentu saja PSSI lah yang 'berkuasa' mengurus sepakbola nasional. Tapi sayangnya kebijakan-kebijakan PSSI banyak merugikan pihak yang berkepentingan dalam merumuskan undang-undang keolahragaan. Sehingga ketika PSSI ingin menindak kelompok atau orang-orang yang merupakan kroni pejabat korup dalam rangka menegakkan aturan atau statuta, PSSI sulit mendapat dukungan dari pemerintah. Justru yang terjadi sekarang, pemerintah cenderung membela para pelanggar aturan PSSI tersebut. Sehingga dalam tindakannya, pemerintah cenderung mengintervensi kinerja PSSI. Meskipun sudah jelas-jelas bahwa PSSI sudah mendapat dukungan dari masyarakat dunia, dalam hal ini FIFA pun mendukung kebijakan PSSI. Lalu mengapa pemerintah tidak?
Permasalahn tersebut mungkin sudah klise untuk dibahas. Namun yang pasti selama sistem perundang-undangan di Indonesia masih bobrok seperti sekarang, maka tak ada banyak tempat bagi orang-orang atau organisasi yang bersih untuk ikut berkecimpung. Termasuk juga PSSI yang ingin memajukan sepakbola dengan bersih dan sesuai aturan, tak mendaptkan dukungan dari pemerintah.
Semoga saja ada mukjizat bagi Indonesia. Sehingga PSSI mendapatkan tempat dan dukungan dari pemerintahnya. Dengan demikian, sepakbola Indonesia lebih baik, profesional, dan maju.
