Pemerintah dan KPK juga memberikan bantuan kepada Parpol untuk membenahi manajemen keuangan parpol agar kader-kader parpol tidak hanya piawai berpolitik tetapi memiliki kemampuan prima untuk mengelola uang bantuan parpol secara benar sehingga terhindar dari tindakan korupsi.
Yang lebih penting lagi bagaimana optimalisasi dana bantuan parpol agar anggota DPR atas nama wakil parpol tidak main petak umpet saling bermain menjadi mafia-mafia anggaran, saling berebut proyek sehingga mengacokan kinerja lembaga-lembaga di pemerintahan Jokowi.
Langkah lain pemerintah Jokowi bisa juga membentuk badan pengawas dan pemeriksa dana politik yang bertanggung jawab dalam tugas-tugas pengawasan penggunaan dana bantuan politik, bila peran badan ini dapat berfungsi dengan baik diharapkan partai politik di Indonesia, dapat tumbuh menjadi partai politik yang sehat bebas dari korupsi.
Lebih luas lagi Jokowi dapat memerintahkan atau memberikan tambahan peran dan tanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi badan pemeriksa dana politik untuk melakukan fungsi pengawasan di atas. Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan lebih efektif dan menyeluruh sampai ke tingkat daerah.
Itulah sesungguhnya yang dikehendaki Presiden Jokowi bersama KPK atas pemberian persetujuannya terkait kenaikan Dana Bantuan Politik yang diminta DPR, dengan harapan kedepan partai-partai politik di Indonesia menjadi partai politik yang bersih dari Korupsi.
Kompasiana, 3 September 2017.Â
