Mohon tunggu...
Imam Kodri
Imam Kodri Mohon Tunggu... - -

Formal Education Background in UPDM (B) Of Bachelor’s Degree of Politics and Social Science, majoring of Public Administration and Master Degree, Majoring of Human Resources. Worked in various private companies over 30 years, such as: PT. Pan Brothers Textile as HRD Assistant Manager, PT. Sumber Makmur as HRD Manager, General Personnel Manager at PT. Bangun Perkarsa Adhitamasentra, Senior Manager of HRD and General affair at PT. Indoraya Giriperkarsa, Headmaster of Kelapa Dua High School, and the last, Head of the General Bureau and Human Resources at ISTN Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dana Aspirasi DPR, Dana Bancakan Sumber Korupsi

21 Juni 2015   17:44 Diperbarui: 24 Juni 2015   07:10 994
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

DA akan dijadikan sumber suap dan sogokan pada berbagai proyek yang mengatas namakan proyek pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, disitu Dana Aspirasi akan dipermainkan, penuh dengan bancakan suap menyuap, sogok-menyogok, yang diambil dari Dana Aspirasi alias uang rakyat.

DA juga akan dijadikan sumber suap dan sogok-menyogok yang terjadi saat Pemilu Legislatif dan pilkada atau Pemilu Presiden, mereka saling bermain antara politisi DPR, pejabat kepala daerah, menggunakan dana Aspirasi untuk membeli suara. Rakyat disogok dengan DA, yang sebenarnya berasal dari uang rakyat.

Teknisnya DA tidak berbeda jauh dengan teknik suap menyuap membeli suara baik pada pemilu legislatif dan dapat depraktekan berupa bagi-bagi uang serupa Serangan Fajar, istilah membeli suara yang sudah sering dipergunakan selama ini. DA “Dari Rakyat Untuk Rakyat Oleh Rakyat” Dari Rakyat karena sumbernya pajak rakyat, untuk Rakyat, rakyat yang dibuat bodoh, oleh rakyat, tidak lain oleh politisi DPR karena mereka juga rakyat, akan tetapi rakyat yang kena laknat.

DA kini berubah menjadi alat suap untuk membeli suara rakyat, membayar kembali ke rakyat yang memilihnya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya, membalas baik budi para pemilihnya masing-masing dengan uang DA. Dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya.

Bayangkan saja sangat masif, pemborosan bernilai tidak kurang dari 11,6 triliun pertahun, tidak tepat sasaran, mubazir, dan dan pasti penuh dengan dosa, karena banyak disalah gunakan, untuk memperkaya dan melanggengkan kekuasaannya para politisi DPR dan pejabat korup.

Bila tidak ingin kepercayaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah semakin hancur maka DA harus dikaji ulang, sangat rawan penyelewengan hingga tumpang tindih anggaran. Sangat diharapkan sikap Pemerintahan terhadap wacana ini adalah Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas.


Pemerintah Jokowi jangan diam-diam menyetujui dana aspirasi ini, kalau tidak ingin jebol kepercayaan rakyat yang telah diberikannya selama ini. Rakyat tidak banyak menuntut, Intinya rakyat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui dana aspirasi yang diusulkan DPR.

Yang pasti para pendukung pemerintah tidak menginginkan ada tuduhan kepada Jokowi sebagai Presiden yang menggunakan DA untuk menyuap DPR agar selamat untuk pribadi dan kelompoknya.

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun