Kejujuran Sebagai Nilai Kebudiluhuran Dalam Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga perekonomian. Akses informasi yang semakin cepat memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berkembang, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan moral yang serius. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah hilangnya nilai kejujuran dalam penggunaan teknologi. Plagiarisme, penyebaran berita palsu, hingga manipulasi data menjadi masalah nyata yang merusak ekosistem digital.

Masalah-masalah seperti plagiarisme, hoaks, kebocoran data, hingga penyalahgunaan teknologi mencerminkan rapuhnya fondasi moral dalam berteknologi. Hal ini tentu berbahaya karena kejujuran adalah salah satu nilai kebudiluhuran yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dunia digital. Oleh karena itu, penulisan esai ini bertujuan untuk mengulas pentingnya kejujuran dalam ranah teknologi informasi, mengidentifikasi persoalan yang muncul, serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat nilai kebudiluhuran di era digital.

Kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan di dunia digital. Tanpa kejujuran, masyarakat akan kehilangan rasa percaya terhadap layanan daring, yang bisa melemahkan komunikasi digital sekaligus meruntuhkan bisnis berbasis internet. Survei APJII 2025 mencatat lebih dari 229 juta orang Indonesia sudah terkoneksi dengan internet, sehingga kualitas interaksi digital sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi. Karena itu, menjaga kejujuran menjadi kunci agar ekosistem digital tetap dipercaya dan bermanfaat bagi semua pihak.

Plagiarisme digital adalah masalah nyata yang merusak nilai kejujuran. Karena informasi mudah didapat di internet, sebagian orang jadi tergoda untuk menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.Jika hal ini terus dibiarkan, integritas akademik maupun profesional akan hancur. Penelitian Sujianti & Sunariyanti 2024 bahkan menegaskan bahwa plagiarisme di dunia akademik masih menjadi masalah serius karena dianggap sebagai bentuk kecurangan yang merusak integritas pendidikan.Dari uraian tersebut, menjaga kejujuran dalam setiap aspek pemanfaatan teknologi sangatlah penting demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas bangsa..

Hoaks atau berita palsu menjadi tantangan serius yang merusak nilai kejujuran di media sosial. Data Kominfo 2023 mencatat lebih dari 11.000 konten hoaks beredar di Indonesia sejak 2018 hingga 2023. Hoaks ini kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi dengan mengorbankan kebenaran. Penyebarannya begitu cepat karena banyak orang terbiasa membagikan informasi tanpa memverifikasi sumbernya terlebih dahulu. Untuk mengatasinya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan internet, selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta mendorong kerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten menyesatkan. Selain itu, pemerintah dapat rutin melakukan sosialisasi yang menanamkan pentingnya kejujuran sebagai pelindung dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Kejujuran juga sangat penting dalam pengelolaan data pribadi. Sayangnya, Indonesia pernah menghadapi kasus kebocoran data besar, seperti dugaan kebocoran data 279 juta penduduk pada 2022. Kasus ini menimbulkan keresahan dan membuat masyarakat meragukan komitmen pemerintah dalam menjaga privasi warganya. Tidak jujur dalam menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat sama saja dengan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Solusi yang dapat ditempuh adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada 2022. Perusahaan digital harus memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana data digunakan, risiko yang mungkin ada, dan cara mereka melindungi data tersebut. Keterbukaan ini merupakan bentuk kejujuran yang bisa membuat masyarakat kembali merasa aman.

Pendidikan karakter digital menjadi solusi jangka panjang yang sangat penting. Program literasi digital Siberkreasi yang digagas Kominfo sudah menekankan aspek etika dalam berinternet, tetapi cakupannya masih perlu diperluas. Literasi digital tidak hanya harus diajarkan sebagai keterampilan teknis, tetapi juga moral. Sekolah dapat menanamkan nilai kejujuran dengan memberi tugas yang mendorong kreativitas, bukan sekadar hafalan. Kampus perlu memperkuat kode etik mahasiswa dalam penggunaan teknologi. Bahkan, orang tua pun harus ikut membimbing anak-anak mereka agar jujur sejak usia dini. Dengan pendidikan karakter yang terus dijalankan, generasi muda akan tumbuh menjadi pengguna teknologi yang bijak dan berintegritas.

Selain individu, sektor industri digital juga harus menegakkan nilai kejujuran. Kasus pinjaman online ilegal adalah contoh nyata bagaimana kurangnya transparansi membuat banyak masyarakat dirugikan. Banyak aplikasi pinjol ilegal menyalahgunakan data pribadi untuk menekan peminjam. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga lembaga bisnis digital. Solusinya adalah memperkuat pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), memperketat izin legalitas aplikasi, dan mendorong perusahaan teknologi agar terbuka mengenai model bisnis mereka. Jika industri digital berani jujur, maka ekosistem ekonomi digital di Indonesia akan lebih sehat dan bisa berkembang dengan baik.

Regulasi dan penegakan hukum adalah pilar terakhir untuk memastikan nilai kejujuran berjalan di dunia digital. Dengan hadirnya UU PDP pada 2022, diharapkan ada kepastian hukum yang lebih jelas dalam melindungi masyarakat. Namun menurut saya, regulasi saja tidak cukup. Perlu ada sinergi antara pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus berani menindak tegas pelanggaran, perusahaan harus lebih transparan, akademisi perlu terus mengkaji perkembangan, dan masyarakat harus kritis sekaligus jujur dalam berinteraksi di dunia maya. Jika semua pihak bekerja sama, nilai kejujuran bisa benar-benar menjadi budaya digital Indonesia.

Nilai kejujuran adalah kebudiluhuran yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan teknologi informasi. Tanpa kejujuran, ruang digital akan dipenuhi plagiarisme, hoaks, kebocoran data, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan. Solusi yang bisa ditempuh adalah memperkuat pendidikan karakter digital, memperbarui regulasi yang adaptif, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data, serta membangun budaya digital yang menghargai kebenaran. Dengan menjadikan kejujuran sebagai fondasi, teknologi informasi dapat berkembang bukan hanya sebagai sarana kemajuan, tetapi juga sebagai cerminan peradaban yang bermartabat.