Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kontrol pada masa kekhalifahannya. Berbagai musyawarah mufakat perihal keumatan dan kebangsaan dihasilkan dari perkumpulan jamaah yang ada di masjid. Karena begitu terbukanya, sampai -- sampai masyarakat turut berperan dalam mengambil keputusan pemerintah.
Politisasi Masjid bukan berarti menyuarakan agar umat muslim menjauhi masjid, namun politisasi masjid harus ditolak jika dalam materi ceramah ataupun khutbah berisi materi tentang ujaran kebancian, atau ajakan untuk menjatuhkan partai politik yang lain.
Politisasi masjid memang bukan sesuatu yang tabu, sejarah memberikan catatan bahwa sesuatu yang mengandung unsur politis berangkat dari tempat ibadah tersebut. Namun tentu ada perbedaan yang mendasar. Dimana pada era Nabi kepentingan masyarakat luas lebih dominan untuk dibahas daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Itulah perbedaan politisasi masjid pada zaman Nabi dengan zaman sekarang.
Masyarakat tentu tidak boleh alergi dengan kata politik, karena dalam segenap aspek kehidupan, politik memiliki peran untuk merumuskan berbagai kebijakan untuk kemaslahatan umat. Untuk itu menjelang pesta demokrasi ini, kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam membedakan antara politisasi untuk kepentingan seluruh umat atau politisasi untuk kepentingan golongannya sendiri.
Menghadapi pelaku yang menyebarkan fitnah atau ceramah yang destruktif, tentu bukan berarti kita mewaspadai masjid. Tetapi waspadailah jaringan sosial yang menyebabkan para aktor politik mendapatkan panggung untuk menyebarkan ujaran kebencian .
Hal yang tak kalah penting adalah upaya untuk membangun literasi politik masyarakat. Karena literasi politik yang mumpuni, maka perlahan akan menggeser pembicaraan mengenai pro dan anti kubu -- kubu tertentu menjadi pembicaraan yang membahas mengenai kebijakan publik.
Jika masyarakat memiliki literasi politik yang baik, maka dengan sendirinya upaya fitnah dan black campaign akan sirna dari mimbar masjid. Pada akhirnya, masyarakat akan terfokus pada isu substansial mengenai apa yang bisa mereka peroleh sebagai warga negara.
Hal ini tentu bisa menjadi upaya untuk mengembalikan fungsi tempat ibadah seperti masjid, agar kembali berfungsi sebagai tempat bermusyawarah tanpa adanya tendensius politik pada golongan tertentu, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku ujaran kebencian maupun pelaku politik praktis di dalam masjid.
