Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengiasi salah satu panggung dalam dinamika UU Cipta Kerja yang baru disahkan pemerintah. AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Partai Demokrat, memosisikan diri secara jelas dalam UU Cipta Kerja yakni menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Tepuk tangan dan permintaan maaf AHY jadi salah satu adegan yang cukup menjadi perhatian. Selain itu, aksi walk out anggota DPR dari Partai Demokrat  juga menjadi warna di seputaran isu tentang UU Cipta Kerja. Pertanyaannya, apakah langkah AHY dan Demokrat ini akan memiliki efek di Pilkada 2020? Artinya calon yang diusung Partai Demokrat bisa mendapatkan simpati dan dipilih karena efek dinamika UU Cipta Kerja.
Diketahui, AHY dan Demokrat berposisi melawan partai pro pemerintah dalam UU Cipta Kerja. AHY dan Demokrat memosisikan diri sebagai pihak yang pro terhadap buruh. Secara politik, saya pikir langkah AHY dan Demokrat adalah menarik simpati para buruh agar merapat ke Demokrat. Hal itu sah saja dan wajar saja.
Di posisi lain, dinamika UU Cipta Kerja ini terjadi di tengah tahapan Pilkada 2020. Dalam jangka pendek, saya pikir aksi AHY dan Demokrat adalah untuk kepentingan di Pilkada 2020. Ya, artinya Demokrat mendapatkan keuntungan secara politik dari aksi mereka di UU Cipta Kerja. Bagi saya, hal ini sah saja. Sebab, Demokrat adalah partai politik.
Saya ulangi lagi apakah sikap AHY dan Demokrat akan menaikkan keterpilihan calon dari Demokrat di Pilkada 2020? Tapi juga perlu ditegaskan bahwa isu UU Cipta Kerja ini akan maksimal dimanfaatkan pada Pilkada untuk calon dari Demokrat yang berlawanan dengan partai pemerintah. Kalau untuk calon yang diusung Demokrat dan PDIP, saya pikir isu UU Cipta Kerja tak akan bisa digunakan.
Nah, kalau ternyata calon yang diusung Demokrat (yang tak berkoalisi dengan PDIP) itu bisa menang dengan memainkan isu UU Cipta Kerja dan pro buruh, maka itu adalah keberhasilan AHY dan Demokrat. Artinya, cara-cara seperti ini bisa kembali digunakan untuk momen politik lainnya, seperti Pilkada serentak di masa yang akan datang atau di masa pemilu.
Ke depan, mungkin Demokrat akan lebih sering menyerang pemerintah, khususnya untuk isu yang sangat besar. Bisa saja isunya tak hanya soal buruh, tapi juga pendidikan, ekonomi, hukum. Saya meyakini Demokrat akan memilih dan memilah isu-isu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Namun, bisa saja isu UU Cipta Kerja ini tak mengerek Demokrat secara signifikan di pilkada. Jika hal itu terjadi, saya pikir AHY dan Demokrat harus berpikir lebih keras lagi untuk menarik simpati masyarakat. Bisa jadi isunya sudah benar, tapi calon yang diusung tak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal itu bisa membuat Demokrat tak bertaji.
Pilkada 2020 akan menjadi tantangan besar pertama Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Ini juga akan jadi pembuktian apakah AHY bisa membesarkan Demokrat seperti masa jayanya di tangan sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jika di Pilkada 2020 Demokrat cukup berhasil, maka sepertinya jalan terang akan muncul di momen selanjutnya. Namun, jika pada Pilkada 2020, Demokrat redup, ya siap-siap saja bekerja lebih keras jika tak mau makin terperosok di pesta demokrasi selanjutnya. (*)
