Sifat Otoriter Kepala Sekolah dan Peran Pasif Masyarakat dalam Penyelewengan Dana BOS

Ketika dana BOS disimpan oleh Kepala Sekolah, maka belanja yang bukan prioritas utama sekolah akan terus dilakukan. Tiba-tiba saja, barang mebeler seperti meja kursi yang seharusnya bukan kebutuhan utama sekolah itu akan terbeli padahal sekolah tersebut butuh perbaikan ringan pada ruang kelasnya. Tiba-tiba saja, sebuah pancuran taman terpasang meskipun sekolah tersebut lebih butuh perbaikan saluran air yang mampet.

Akibat dari penyimpanan dana BOS oleh Kepala Sekolah adalah prinsip keterbukaan yang dan efisiensi anggaran menjadi tidak berlaku. Apa yang diinginkan oleh Kepala Sekolah itulah yang akan terbeli. Uang sudah ada di tangan, untuk apalagi harus berkonsultasi dengan bendahara maupun guru dan komite sekolah. Adagium keuangan BOS yang tahu hanya Kepala Sekolah dengan Tuhan Yang Maha Esa akan terjadi.

Tanpa adanya pembicaraan bersama dengan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dana BOS, maka Kepala Sekolah juga mengabaikan kualitas barang/jasa dan kewajaran harga. Yang terpenting, barang/jasa segera terpenuhi. Padahal, jika ada rapat bersama antara Kepala Sekolah, Guru, dan Komite, maka pengadaan barang/jasa bisa dilakukan secara efektif. 

Masukan, saran, dan segala pertimbangan lain akan menjadi bahan bagi Kepala Sekolah untuk memutuskan jenis pengadaan barang/jasa yang akan dibeli. Syukur-syukur, jika ada komite sekolah yang mampu menjembatani dengan pihak terkait (donator) dan bersedia membantu sekolah dalam pengadaan barang/jasa.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut akhirnya bermuara kepada niat Kepala Sekolah yang tidak menyerahkan dana BOS kepada Bendahara Sekolah. Niat mulia itu tentu tak lain untuk memperkaya diri sendiri. Mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya saat masa jabatannya berlangsung. Lantas, mengapa penyimpangan mengerikan ini masih saja berlangsung padahal pemeriksaan dana BOS beberapa tahun terakhir cukup ketat?

Kunci utamanya berada pada seberapa hebat Bendahara Sekolah mampu mengakali aneka bukti pengeluaran dana BOS. Dengan kebijakan satu pintu semacam ini, bukti pengeluaran seperti kuitansi, faktur, atau kas bon lain banyak berasal dari Kepala Sekolah. 

Ketika penyerahan aneka bukti tersebut, sangat dimungkinkan nilai barang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan nilai dalam bukti pengeluaran. Bendahara yang "cerdik" akan berusaha semaksimal mungkin menutupi penyimpangan tersebut dengan membuat bukti pembayaran palsu. 

Bukan rahasia umum tiap bendahara memiliki stempel palsu, bon palsu, dan aneka bentuk bukti palsu lain. Bahkan, beberapa bendahara sekolah telah membuat jejaring dengan bendahara sekolah lain untuk saling mengisi kekurangan bukti pembayaran. Saling meminjam stempel palsu dan lain sebagainya. Toh, bukti semacam ini tak terlalu diperiksa dengan detail ketika ada pemeriksaan.

Stempel palsu. - Dokumen Pribadi

Kepala Sekolah yang sebenarnya tahu apa saja pengeluaran dan segala penyimpangannya tidak ambil pusing dengan masalah ini. Yang penting, laporan BOS beres dan dana BOS triwulan selanjutnya bisa cair. 

Entah, bagaimana caranya mah sebodo tueing. Belum lagi, ketika pemeriksaan laporan BOS pada tingkatan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah tidak dihadirkan. Bendahara dan operator, dalam hal ini petugas Tata Usahalah yang menjawab aneka pertanyaan seputar penyimpangan dana BOS di sekolahnya. 

Hanya Kepala Sekolah yang benar-benar memiliki tanggung jawab tinggi dan jujurlah yang akan menemani keduanya sampai pemeriksaan itu selesai, bahkan hingga malam sekalipun. Hingga titik darah penghabisan, Kepala Sekolah idaman ini akan berusaha semaksimal mungkin agar laporan BOS di sekolahnya bisa rampung dengan tingkat transparansi tinggi.