Sampah begitu menumpuk di ibukota, khususnya Banda Aceh? Ya! Persoalan sampah merupakan persoalan yang pasti dialami oleh setiap kota, apalagi masyarakat di kawasan perkotaan lebih besar dibanding kawasan pedesaan. Jumlah sampah diprediksikan akan terus meningkat seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk di Indonesia. Bertambahnya jumlah populasi penduduk berarti bertambah pula jumlah sampah yang akan dihasilkan. Tahun 2019, Indonesia disebut-sebut akan menghasilkan sampah sebanyak 67,1 juta ton per tahun. Sebut saja ibu kota negara kita, Jakarta, yang volume timbulan sampahnya sudah lebih dari 6.000 m3 per hari. Untuk ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh, Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) Kota Banda Aceh, Jalaluddin mengatakan, pihaknya mengelola sekitar 180 ton sampah setiap harinya di Banda Aceh. Sebanyak 60 persen di antaranya sampah plastik.
Tumpukan sampah plastik di sebuah Halte singgah Bus Trans Kutaraja Banda Aceh (dok. pri)
"Sampah plastik sekarang di Banda Aceh itu lebih banyak, kalau dulu lebih banyak yang organik bisa didaur ulang. Tentu ini membuktikan bahwa semakin tingginya produksi sampah plastik yang kita kelola," kata Jalaluddin saat ditemui di tempat kerjanya.
Meningkatnya sampah di Banda Aceh selain semakin banyak warga yang menggunakan plastik, ada juga sebagian dari sampah yang diproduksi di Kabupaten Aceh Besar juga ikut dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa, Banda Aceh, padahal volume sampah di TPA tersebut semakin tinggi.
Sedangkan ibu kota Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh, diperkirakan sampah dihasilkan sekitar 114 m3per hari. Jika hal-hal seperti ini dibiarkan terus-menerus tentu akan sangat merugikan dampaknya. Belum lagi masalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk menampung dan mengolah sampah, terlebih lagi di ibu kota.
Dapat diketahui jika setiap orang pasti menghasilkan sampah, bahkan mengetahui dampak yang ditimbulknnya. Namun kepedulian masyarakat terhadap sampah masih sangat rendah. Berawal dari kegelisahan melihat lingkungan yang kurang terawat dengan sampah yang menumpuk. Seperti saya melihat banyaknya sungai dan saluran air ataupun got yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air, namun beralih menjadi penampung sampah yang kebanyakan adalah sampah/limbah plastik. Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi saya. Bukan hanya banjir saja akibat dari pembuangan sampah di saluran air, masalah yang lebih besar adalah kontaminasi dan penurunan kualitas air. Air menjadi sulit untuk diolah kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sampah yang menumpuk di suatu tempat dalam waktu yang lama, tentu akan menimbulkan bau busuk yang menggangu kenyamanan warga. Selain itu juga dapat menjadi sumber penyakit, mencemari air tanah, menambah kesan jorok, merusak keindahan dan yang paling mengkhawatirkan berkontribusi terhadap pemanasan global.
Berdasarkan hasil pengamatan, tumpukan sampah di pusat kota, pusat-pusat keramaian, kawasan pemukiman dan sejumlah ruas jalan lainnya, didominasi oleh sampah kantong plastik, lalu diikuti botol air mineral dan kertas-kertas bungkusan. Kondisi tumpukan sampah ini tampakknya dibiarkan begitu saja oleh warga setempat dan dinas terkait, padahal nyata-nyata telah mencemari lingkungan seperti telah membuat saluran air di kawasan tersebut telah tersumbat. Dan sampah plastik merupakan sampah yang paling sulit terurai secara biologis sehingga membutuhkan penanganan lebih.
Oleh karena itulah, inovasi sebagai solusi atau ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan sampah menjadi sangat penting dilakukan. Salah satunya yang menarik perhatian saya ataupun menarik perhatian kita semua adalah penerapan peraturan kantong plastik berbayar. Saya sendiri sangat antusias menyambut kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencanangkan kantong plastik berbayar di sejumlah retail seperti supermarket dan minimarket. Buat saya kebijakan ini sangat berguna untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang sulit terurai dan membuat kita untuk lebih “berdiet” terhadap kantong plastik.
Saat ini sebanyak 23 pemerintah kota berkomitmen menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, guna mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Dua puluh tiga (23) kota tersebut yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kendari, Ambon, Papua, Jayapura, Pekanbaru, Medan, Banda Aceh dan Meulaboh. Kebijakan tersebut telah di uji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional sampai pada Juni mendatang, tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.
Provinsi Aceh, pemerintah Kabupaten dan Kota-nya juga sudah mulai mensosialisasikan penerapan peraturan kantong plastik berbayar, namun masih banyak kendala, karena konsumen belum sepenuhnya menerimanya. Meskipun sudah ada supermarket yang memberlakukannya, namun masih ada konsumen yang menolak, meskipun harganya sangat murah, yakni hanya Rp. 200 per kantong.
Berbagai cara dilakukan pemerintah kabupaten dan kota agar masyarakat mau menjalankan aturan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan pemerintah kabupaten Aceh Barat dengan membagikan 2.000 kantong gratis (tas ramah linkungan/tas daur ulang) kepada masyarakat yang berbelanja di swalayan.
Kepala Bidang kebersihan dan Pertamanan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah mengatakan, upaya tersebut sebagai tindakan persuasif pemerintah sehingga masyarakat tidak ada yang komplain.
“Peraturan tentang plastik berbayar sudah siap, sebelum diterapkan secara menyeluruh kita akan lakukan uji publik. Untuk sementara ini memang ada swalayan Indomaret sudah menerapkan plastik berbayar karena mereka mengikuti ketentuan secara nasional”, katanya.
Karena itu dalam pengajuan rancangan qanun (perda) yang akan dibahas dan dibawa dalam uji publik melibatkan LSM, akademisi serta pihak-pihak terkait akan diterima semua masukan berkenaan dengan kisaran biaya kantong plastik berbayar itu.
Meski demikian Pemkab Aceh Barat telah merumuskan qanun tersebut sesuai hasil survey awal dengan kisaran nilai terendah yakni Rp 200 per lembar, namun bila dalam uji publik nanti ada yang menolak maka segera dapat dilakukan revisi.
“Angka Rp 200 itu sudah paling rendah, namun bila ada juga nanti yang menolak mungkin juga akan direvisi sesuai kesepakatan. Kalau bagi dunia usaha swalayan ini justru menguntungkan mereka, tidak ada yang menolak, katanya.
Teuku Ronal mengharapkan dengan pembagian tas ramah lingkungan secara gratis, maka masyarakat tidak perlu terus menerus membeli plastik, tapi digunakan secara berulang agar mengurangi sampah plastik.
Tas ramah lingkungan tersebut tentu tidak cukup dibagikan atau menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Untuk itu saya sebagai penulis dan bagian masyarakat yang juga bekerja di instansi kebersihan (Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat) cuma dapat memberikan saran kepada pemerintah, pelaku industri ritel, pasar swalayan dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Untuk pelaku industri ritel misalnya, boleh mengenakan biaya untuk permintaan kantong plastik dan kardus, terlebih jika permintaannya melebihi kebutuhan.
Selain tas daur ulang, penggunaan kantong plastik dapat diganti dengan tissue paper bag/paper bag yang juga dapat digunakan beberapa kali buat di tempat-tempat lainnya. Memang untuk membuat paper tissue lebih mahal, cuma saya pikir bisa kan di-idekan untuk tissue paper bag berbayar dan untuk paper bag kita bisa kasih gratis. Meskipun harga tissue paper bag tidak murah, pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi kepada masyarakat. Sehingga harga beli tas belanja tersebut menjadi murah.
Masalah harga jual tissue paper bag pun harus rasional dan bisa masuk ke uang saku masyarakat kita. Karena kita juga harus lihat masyarakat menengah ke bawah, apakah mereka mampu untuk menambah uang tambahan demi membeli tissue paper bag. Saya pikir pemerintah dapat memberikan juga untuk pembuatan paper tissue bag tersebut, dan yang paling penting semua kebijakan itu harus diwujudkan secara nyata.
Di negara-negara dengan populasi penduduk yang besar seperti India dan Cina, penggunaan kantong plastik di sejumlah toko swalayan sudah mulai berkurang. Masyarakat di sana sudah mulai beralih menggunakan tas daur ulang setiap pergi berbelanja ke pasar swalayan. Mereka sudah benar-benar menghilangkan plastik dari peredaran supermarket.
Akhirnya kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain buat lebih menyuarakan tentang “diet” kantong plastik (penghematan kantong plastik) dan kepedulian tentang bumi ini secara nyata. Memang kelihatannya kecil, tapi dampaknya benar-benar luar biasa jika kita tahu. Semoga saja pemerintah bukan cuma mengeluarkan kebijakan yang dicanangkan saja, tapi harus benar-benar dapat direalisasikan kepada masyarakat. Sehingga dampak dari penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat dikurangi.
Yuk ah diet kantong plastik dan jangan lupa bawa kantung belanjaan sendiri. Sehingga tanpa disadari kita semua akan berkontribusi mengurangi beban APBN/D untuk angkutan sampah, mengurangi beban kerja pekerja kebersihan bahkan menyukseskan misi penyelamatan lingkungan untuk masa depan. (Ikhwanul Farissa)
