Problematika Sosial Budaya dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua, di media masa masih banyak kasus ibu yang tega membuang anaknya ketika dilahirkan, bahkan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Begitu banyak alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut, mulai dari rasa malu karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap sampai kepada rasa khawatir karena tidak akan mampu merawat, mengurus dan membiayainya. Hal ini membuktikan tingkat kualitas asuhan terhadap anak usia dini begitu rendah. Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi ibu dan calon ibu turut memperparah keadaan ini. Banyak dijumpai Ibu yang tidak tahu bagaimana cara memberi makan, cara mengasuh, cara merawat dan memberikan pendidikan kepada anak. Karena tingkat ekonomi yang rendah, banyak ibu serta calon ibu yang tidak sempat membaca buku tentang merawat dan mendidik anak. Daripada untuk membeli buku, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus bekerja keras. 

Ketiga, program intervensi (langkah yang dimaksudkan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik) untuk membantu keluarga dengan anak usia dini masih rendah. Program Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, program ini di beberapa daerah hampir tidak dilaksanakan. Istilah yang tepat untuk kehidupan Posyandu adalah hidup enggan mati tak mau. Sebagai bukti nyata, terdapat banyak bayi yang kekurangan gizi tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Keberadaan mereka dapat diketahui setelah tersiarkan di televisi-televisi. Memang, dalam praktiknya Posyandu saat ini tidak seideal dengan tujuan program semula. 

Belakang ini Posyandu, di beberapa tempat, dilaksanakan oleh para pengurus RW dan RT tanpa didampingi oleh para ahli kesehatan yang memadai. Kegiatan Posyandu secara rutin hanya melakukan penimbangan Balita tanpa memberikan penyuluhan dan bimbingan yang memadai kepada mereka. Mereka tidak mendapat bantuan makanan pokok, susu untuk anak-anak ketika anak mengalami kekurangan gizi. Bantuan amat terbatas sehingga tidak menjangkau seluruh rakyat miskin. Akibatnya, banyak ibu hamil yang kekurangan gizi, pemeriksaan dokter. Begitu banyak ibu hamil yang tidak mampu memeriksakan kondisi kandungan-nya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin kurang terawat dan tidak optimal. Hal ini mengakibatkan tingkat kematian bayi dan ibu sangat tinggi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara maju di mana keluarga miskin dan keluarga tidak mampu mendapat gaji, bantuan makanan pokok, dan susu untuk anak mereka.

Keempat, kenyataan di masyarakat institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah, hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat kita masih lemah. Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas, tanpa memperhatikan penataan yang maksimal, ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berba-gai potensi yang dimiliki anak. Misalnya, arena bermain yang kurang, alat-alat permainan yang kurang. Dengan kata lain, lembaga istitusi PAUD harus menghidupi dirinya sendiri tanpa mendapat bantuan pemerintah yang memadai. Institusi PAUD berjalan dengan dana operasional yang sangat minim, gaji para guru PAUD dapatlah dikatakan kurang memadai, banyak institusi PAUD yang hanya mampu membayar gurunya antara 200.000 sampai dengan 300.000 bahkan masih ada yang di bawah angka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kualitas layanan PAUD tidak begitu maksimal, terutama di wilayah pedesaaan. Pelayanan PAUD yang berkualitas pada umumnya hanya terdapat di kota kota besar, di mana orang tua sanggup membayar dengan harga tinggi. Sedangkan di pedesaan, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Akses anak usia dini terhadap  layanan pendidikan dan perawatan melalui PAUD masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 7,2 juta (25,3 %). Untuk anak usia 5-6 tahun yang jumlahnya sekitar 8,14 juta anak, baru sekitar 2,63 juta anak (32,36) yang memperoleh layanan pendidikan di TK atau RA (Ali, 2009:241).

Kelima, kuantitas PAUD yang dikelola oleh pemerintah yang kurang, antara lain disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang PAUD, baik Taman Kanak-Kanak dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan TK adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak perlu dikembangkan sebaik pendidikan dasar dan menengah. Padahal sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan mereka menyadari betul bahwa anak usia antara 0-8 tahun, bahkan 0-5 tahun adalah usia emas atau dikenal dengan istilah the golden age, di mana usia yang amat berharga untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak tersebut. Oleh karena itu, persepsi masyarakat, terutama pemerintah terhadap anak usia dini harus segera dibenahi kalau pemerintah menginginkan generasi bangsa yang unggul. Selain itu, lembaga penyelenggaraan PAUD terutama di pedesaan harus diperbanyak secara kuantitas.

Keenam, persyaratan minimal yang telah ditetapkan bahwa guru PAUD harus setara dengan program Diploma 2 atau dua tahun di perguruan tinggi. Kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Di lapangan belum tersedia secara memadai tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang diperlukan. Guru TK yang sudah S1 PGTK/D II PGTK masih kurang dari 10%. (Suyanto, 2005: 243). Di lapangan, yang penulis amati banyak guru TK berasal dari SPG TK, SPG. Namun, guru TK dari SPG TK dan SPG menurut hemat penulis masih bisa berterima karena mereka memiliki bekal ilmu pendidikan semasa pendidikannya.

Parahnya, banyak guru TK dan pendidikan anak usia dini lainnya yang bukan berasal dari lulusan lembaga keguruan, banyak guru TK dan pendidikan usia dini lainnya lulusan SLTA (SMA, SMEA) bahkan tak jarang dari lulusan SLTP. Di sekitar tempat tinggal penulis, terdapat beberapa TK yang gurunya penulis kenal, ternyata di antara mereka bukan dari lulusan sekolah atau lembaga kependidikan, melainkan dari SMEA dan SMA. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah, karena ternyata banyak daerah yang tidak mampu untuk mengangkat dan menggaji guru TK. Gaji guru TK kurang memadai, bahkan dapat dikatakan kurang manusiawi. Banyak guru TK yang digaji jauh di bawah kebutuhan hidup minimal, bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan mutu guru TK rendah.

Terakhir, berkaitan dengan regulasi pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, di lapangan seolah-olah masih terdapat dualisme pengelolaan. Meskipun sekarang ini TK sudah termasuk ke dalam Dirjen PAUD, yang sebelumnya termasuk ke dalam Dirjen TK/SD.Masyarakat sekarang ini mengenal istilah Taman Kanak-kanak dan PAUD, padahal TK merupakan bagian dari PAUD. Pengelolaan TK termasuk ke dalam pengelolaan formal sedangkan PAUD merupakan pengelolaan nonformal. Adanya anggapan dualisme pengelolaan PAUD yang berkembang di masyarakat harus segera diakhiri dengan mensosialisakan kebijakan pemerintah yang telah menyatukan pengelolaan TK dan PAUD lainnya dibwah naungan Dirjen PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. (2009) Pendidikan untuk PembangunanNasional.Jakarta: Imtima.