Lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini terbengkalai.
Selain diselimuti tanaman liar, bangunan yang masih setengah jadi terlihat kusam dan tidak terawat. Besi-besi rangka bangunan tampak menonjol dan terlihat berkarat di sekujur bangunan.
Sejak tahun 2012, pembangunan kawasan itu terhenti karena masalah tanah yang ambles. Kemudian menjadi benar-benar mangkrak setelah pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya korupsi berjamaah pada proyek negara tersebut.
Sejak awal, proyek Hambalang ini memang bermasalah. Dimulai dari studi kelayakan yang dilanggar, kemudian dijadikan ajang bancakan dana negara.
Betapa tidak, proyek ini awalnya hanya senilai Rp. 250 miliar, namun kemudian membengkak hingga menjadi Rp. 2,5 triliun. Pembengkakan anggaran tersebut dilakukan agar setiap pihak bisa turut 'memakan' anggaran atau korupsi.
Hal itu terbukti dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan  penyelidikan KPK. Negara dirugikan hingga mencapai Rp 243,66 miliar.
Kasus korupsi proyek Hambalang itu pun menyeret banyak pihak, dari Menpora saat itu, Andi Mallarangeng hingga mantan anggota DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Selain itu juga beberapa elit politik lainnya. Tak kurang 15 orang yang turut menikmati hasil korupsi tersebut.
Itulah sekelumit kisah pembangunan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama dua periode kepemimpinannya, proyek Hambalang tidak pernah selesai.
Meski telah dikerjakan bertahun-tahun, namun proyek tersebut tetap mangkrak karena anggarannya dikorupsi oleh partai penguasa saat itu, Partai Demokrat. Fakta ini tak perlu ditutupi agar menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Juga agar kejadian seperti itu tak terulang kembali
