PENDAHULUAN
Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntan sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik, laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik dari kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002 dalam Santoso, 2008).
Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktek fraud adalah korupsi. Praktek korupsi dalam pemerintah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di kawasan Asia Tenggara dan dunia (www.tranparency.org). Hal ini tak lepas dari penyimpangan dan penyelewengan dalam akuntansi sektor publik.
Penyimpangan dan penyelewengan dalam akuntansi sektor publik masih saja terjadi. Adanya penemuan 13.969 kasus senilai Rp 56,98 triliun dari 597 objek pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2013 memberikan tanda bahwa masih ada permasalahan dalam akuntansi sektor publik di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.
Padahal akuntansi sering dimaknai sebagai roh dalam penyelenggaraan pengelolaan tangung jawab keuangan oleh pemerintah pada sektor publik. Namun faktanya, masih banyak yang menyalahgunakannya.
Hal ini menjadi masalah besar jika tidak ada perhatian yang besar dari setiap elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi ialah karena pondasi akuntansi tidak dibangun di atas mental dan moral yang baik. Akuntansi dianggap sebagai pisau dengan dua sisi, satu sisi bisa membawa kemaslahatan dan sisi lain bisa menjadi alat untuk fraud. Akuntansi hanya dipandang sebagai alat pertanggungjawaban semata tanpa menyadari bahwa akuntansi juga merupakan refleksi dari budaya organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu diperlukan corporate culture dan pikiran organisasi untuk membangun kembali fundamental (mental dan moral) pada akuntansi sektor publik agar praktek dan sistem akuntansi sektor publik dapat berjalan dengan baik, membawa kemaslahatan, dan bebas atau memperkecil skala fraud yang akan terjadi.
Walaupun coporate culture atau budaya korporat merupakan budaya suatu korporasi, tetapi budaya korporat dapat saja diterapkan dalam pelayanan jasa-jasa publik dan birokrasi, sebab budaya korporat mengandung nilai-nilai profesionalisme dan pelayanan yang didambakan semua orang, dalam perkembangannya budaya korporat lebih mengedepankan etika dan sistem nilai untuk membentuk kepribadian organisasi atau institusi bukan hanya pada akuntansi sektor publik saja. Dan ditopang dengan pikiran organisasi dalam budaya korporat akan menjamin keberlangsungan dari institusi pemerintah yang akuntabel, transparan, dan bebas fraud.
ISI
