Mohon tunggu...
Ifan EndiSusanto
Ifan EndiSusanto Mohon Tunggu... Lainnya - Seorang ASN yang gemar membaca

Pejabat Fungsional Pranata Humas di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Memadukan Komunikasi Partisipatoris dan Humas Pemerintah

27 September 2021   11:39 Diperbarui: 28 September 2021   08:30 776
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Public relation dalam instansi pemerintahan | Sumber: pexels/@rodnae-prod

Seorang public relations atau humas pemerintah dituntut mampu memahami berbagai situasi yang melingkupi pekerjaannya. Di antara konsep yang perlu dipahami adalah komunikasi di bidang pembangunan. Sebab, sejatinya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan. 

Oleh karena itu, seorang humas pemerintah perlu memahami dirinya dalam konteks yang lebih makro, yaitu sebagai bagian dari proses pembangunan sebuah negara.

Sejatinya, komunikasi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga melahirkan konsep yang disebut dengan komunikasi pembangunan. 

Dalam perjalanan historisnya, pemikiran dan penerapan komunikasi pembangunan terbagi menjadi tiga paradigma utama, yaitu paradigma dominan, paradigma dependen, dan paradigma partisipatoris (Waisbord, 2001).

Paradigma dominan memandang masalah utama pembangunan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga komunikasi diperlukan untuk mentransfer informasi. 

Paradigma dependen melihat problem pembangunan berakar dari struktur sosial (termasuk di dalamnya media) yang condong kepada kapitalisme. Sementara itu, paradigma partisipatoris meyakini bahwa dalam proses pembangunan, masyarakat harus menjadi fokus yang berperan sebagai subjek, bukan hanya objek semata.

Di antara ketiga konsep komunikasi pembangunan di atas, seorang humas pemerintah perlu memperkaya wawasannya dengan memahami komunikasi partisipatoris. 

Alasannya sederhana, karena di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakatlah pelaku (subjek) utama pembangunan. 

Masyarakat, didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, juga selalu ingin terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik itu sebagai inisiator bahkan seringkali sebagai pengawas. 

Sudah menjadi hal yang jamak di era sekarang ketika masyarakat menyampaikan pemikiran atau pendapatnya melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki pemerintah, utamanya media sosial. Dan, seringnya, proses partisipasi masyarakat ini mesti "berhadapan" dengan humas sebagai garda terdepan pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun