Perkenalan saya dengan blog Kompasiana.com dimulai sejak 2013. Betul, 2013 saat "kejengkelan" tak bisa saya simpan, dan harus ditumpahkan ke media yang banyak dibaca komunitas yang sepemikiran dengan saya.
Kejengkelan tentang "jahat dan busuknya" oknum-oknum pengambil keputusan. Saat 2013 itu saya mengikuti fit and proper test di DPR untuk menjadi komisioner di satu lembaga negara. Dan betapa terkejutnya dan nyaris tidak percaya, ketika saya secara "informal" mendapatkan info bahwa sebelum hari-H seleksi diselenggarakan, ternyata DPR sudah mengantongi nama-nama komisioner terpilih. Jujur saya tidak percaya karena saya men-jago-kan kandidat lain. Sampai selesai DPR mem-fit and proper test 21 finalis, eh ternyata beneran yang dipilih DPR menjadi Komisioner persis dalam info “informal” yang saya peroleh sebelum Hari-H.
Karena pengalaman itulah, saya berjanji pada diri sendiri untuk menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan membagi informasi supaya semakin banyak rakyat tahu "kebobrokan" oknum-oknum pejabat dan DPR.
Selain mengkritisi hal-hal umum dan politik yang sedang terjadi, sebagai pengelola lembaga pendidikan Sekolah Megana dan Homeschooling Mercy Smart, saya ikut mengkritisi kondisi pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Jadi tujuan saya menyempatkan diri, menghabiskan waktu, tenaga, dan fasilitas yang saya punya, menulis di Kompasiana adalah untuk hal-hal penting dan menyangkut kepentingan banyak orang.
Berharap tulisan saya dibaca para pengambil keputusan sehingga berani menindak oknum-oknum kurang ajar yang menghalalkan segala cara untuk cari cuan pribadi, dan merugikan rakyat banyak. Karena itu saya kaget dengan ulah oknum admin Kompasiana yang menghapus tulisan saya pada 20 Agustus 2021 lalu.
Admin Kompasiana Penakut?
Pada 20 Agustus 2021 saya menulis opini di kompasiana.com untuk mengkritisi Instruksi Menteri Dalam Negeri yang ngotot penumpang pesawat harus tes PCR. Saat itu biaya PCR masih Rp 1 jutaaan dan mulai turun menjadi Rp 495 ribu perorang. Tetapi itu tetap memberatkan rakyat calon penumpang pesawat.
Apalagi artikel berjudul "Mendagri Tito Karnavian dukung "Mafia" Bisnis Tes PCR?" saya tuliskan jelas-jelas berdasarkan fakta termasuk surat protes dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga). Surat Sekarga yang terbuka untuk publik, ditujukan kepada Mendagri, pantas diketahui lebih banyak orang, karena Sekarga sebagai salah satu stakeholders dunia penerbangan, berhak mempertanyakan mengapa penumpang pesawat harus bayar tes PCR yang mahal itu, sekalipun penumpang sudah vaksin 2 kali.
Sebagai penulis, saya mendukung Sekarga dan layak mengkritisi Instruksi Mendagri karena :
1. Penumpang Kapal Laut, Penumpang Kereta Api, dan moda transportasi yang bisa jadi lebih lama perjalanannya hanya diwajibkan tes antigen
2. Biaya tes PCR saat itu yang sangat mahal, bahkan bisa jadi lebih mahal dari tiket pesawat. Apalagi jika dibandingkan dengan PCR di luar negeri, biaya PCR di Indonesia bisa 400% lebih mahal.
2. Sekarga protes karena terjadi penurunan penumpang pesawat yang akan mengimbas pada keuntungan perusahaan. Artinya kemungkinan karyawan di-phk makin besar karena penghasilan perusahaan menurun.
