Tentu saja, menjadi kepala desa bukan perkara mudah. Di balik kewenangan yang besar, ada tantangan struktural yang tak ringan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang 2015--2023 terdapat lebih dari 900 kasus penyimpangan dana desa.
Anggaran dana desa yang tiap tahun mencapai lebih dari Rp71 triliun membuka dua sisi: potensi besar untuk pembangunan, dan risiko tinggi penyalahgunaan. Di sinilah pentingnya menghadirkan kepala desa yang tidak hanya berani, tapi juga jujur dan transparan.
Di sisi lain, perangkat desa kerap mengalami keterbatasan kapasitas. Banyak yang belum terbiasa mengelola anggaran berbasis akuntabilitas. Pendamping desa kadang hanya fokus pada pelaporan formal, bukan pendampingan substantif. Padahal, pembangunan desa tak sekadar mengurus jalan dan irigasi, tapi juga menyentuh pendidikan, ekonomi kreatif, digitalisasi, dan ekologi.
Sebagai contoh, masih banyak kepala desa yang belum optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi anggaran, pengelolaan aset, hingga komunikasi dua arah dengan warga. Padahal, di era digital ini, desa bisa menjadi ruang inovasi sosial dan ekonomi lokal.
Di sinilah pentingnya menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung kepala desa: dari universitas, LSM, media lokal, hingga komunitas warga. Tanpa dukungan itu, kepala desa, sehebat apa pun, akan kewalahan menghadapi sistem yang kompleks dan tantangan multidimensi.
Membesarkan Kepala Desa, Bukan Membesarkan Jabatan
Untuk menghadirkan lebih banyak kades hebat, dibutuhkan langkah konkret dan sistemik. Bukan sekadar pelatihan singkat atau seremonial penghargaan, tapi perbaikan menyeluruh.
Pertama, pemilihan kepala desa harus menjadi ruang rekrutmen pemimpin berintegritas, bukan ajang adu modal. Pendidikan politik warga desa sangat penting agar tidak terjebak pada politik uang dan janji semu.
Kedua, perlu ada insentif dan rekognisi nasional bagi kades inspiratif. Pemerintah daerah maupun pusat bisa memberikan penghargaan tahunan, studi banding luar negeri, atau memfasilitasi publikasi kisah inspiratif kepala desa sebagai role model publik.
Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan desa. Mulai dari pelatihan manajemen, keuangan, komunikasi publik, hingga digitalisasi. Desa perlu SDM unggul yang mampu mengelola anggaran besar dengan prinsip akuntabilitas.
Keempat, pengawasan partisipatif dari warga. Penggunaan media sosial, website desa, hingga forum warga bisa menjadi sarana transparansi sekaligus kontrol sosial. Kepala desa yang bersih tidak akan takut transparan.
