JAKARTA – Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika atau yang biasa disebut e-government untuk mendukung efektifitas pemerintahan sejauh ini masih mengalami penolakan dari birokrat di Indonesia.
Kepala Pusat Bidang Promosi Inovasi, Haris Faozan mengatakan, implementasi e-government di Indonesia mengalami kendala pengembangan karena masih banyaknya penolakan dari sejumlah birokrat. Selain kapasitas aparatur yang belum siap, sarana infrastruktur maupun suprastruktur teknologi juga belum mendukung.
“Kendala utama adalah pola pikir birokrat kita yang masih belum siap dengan beberapa perubahan,” jelasnya saat menerima kunjungan delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang menawarkan proyek kerja sama dengan tema “Consolidating Indonesia e-Government Toward a Global and Corrected World”, di Kantor LAN RI, Jumat (14/2). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.
Meski masih mengalami penolakan dan terkendala berbagai hal yang sifatnya teknis, Haris mengatakan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika (e-gov) memang harus terus didorong. Pasalnya, banyak sekali manfaat yang akan diperoleh sebagaimana selama ini diterapkan di beberapa negara maju.
“Banyak negara yang sudah berhasil menerapkan e-gov. Tentu di Indonesia juga akan banyak hal yang bisa dikembangkan. Namun dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih plural, kita perlu memasukan bidang lain seperti ilmu sosiologi dan pemerintahan. Karena e-gov bukan hanya soal elektronik dan ilmu IT,” ujarnya yang menyambut baik tawaran dari KOICA tersebut.
Kepala Pusat Inovasi dan Pengembangan Kapasitas, Marpaung menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan portal inovasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Diharapkan portal ini dapat diakses oleh aparatur sipil yang ada di dalam maupun luar negeri.
“Lembaga Administrasi Negara sebagai institusi pengembang kapasitas aparatur sipil negara saat ini sedang membenahi diklat dengan pola baru. Kita berharap ke depan juga mampu mengembangkan inovasi di bidang kediklatan dengan menggunakan sistem e-government, “ jelasnya.
Pimpinan delegasi KOICA, Bahn Hyoung Sick mengatakan, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika (e-gov) di era sekarang merupakan hal yang penting dan mendesak untuk diterapkan dalam pemerintahan.
Menurut dia, pengalaman di sejumlah negara menunjukkan aplikasi teknologi informasi terbukti membawa sejumlah perubahan positif. Tidak hanya memudahkan masyarakat, pemerintah selaku penyedia jasa layanan pun memperoleh banyak keuntungan.
“Perkembangan teknologi membawa sejumlah kemudahan dalam segala hal. Kami berharap tawaran kerjasama ini akan meningkatkan kapasitas pemanfaatan e-government di Indonesia serta meningkatkan kerjasama ICT antara Indonesia dan Korea,” tutupnya. (bp/ren/humas)