Seperti yang pernah disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI periode 2016-2020, Joko Driyono beberapa waktu yang lalu bahwa Kompetisi resmi liga sepakbola Indonesia dipastikan akan bergulir Maret 2017 mendatang.
Saat ini, memang klub-klub tengah menjalani masa jeda kompetisi. Setelah mereka menjalani turnamen jangka panjangnya di  Indonesia Soccer Championship (ISC) A & B  2016 lalu,
Turnamen ISC-A berakhir pada Desember lalu, Persipura keluar sebagai juara dengan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp3 miliar. Sementara Arema yang tampil sebagai Runner Up meraih hadiah Rp2 miliar.
Begitu juga dengan Indonesia Soccer Championship (ISC)-B Â yang juga berakhir desember lalu. PSCS Cilacap keluar sebagai juara meraih total hadiah sebesar 1 Milyar, PSS Sleman tampil sebagai runer up meraih hadiah 700 jt.
Kalau bicara kompetisi tahun lalu, memang tidak ada kompetisi resmi. Yang ada hanya berupa turnamen-turnamen saja. Namun, kini setelah terpilihnya kepengurusan baru PSSI periode 2016-2020 ini. Tentu seharusnya kompetisi atau liga resmi kembali bisa terlaksana. Karena biar bagaimanapun kompetisi itu jelas merupakan muara bagi klub untuk bisa tampil ke level yang lebih tinggi lagia atau internasional.
Kalau bicara liga resmi, tentu kita kembali ingat berbagai persoalan-persoalan krusial yang dulu pernah terjadi. Dan menjadi silang sengketa antara Kemenpora/BOPI dengan PSSI. Suka atau tidak suka memang saat itu terjadi ketidak harmonisan hubungan antara PSSI dan Kemenpora serta BOPI yang nota bene sesungguhnya merupakan Badan yang mengurus/mengawasi Olahraga Profesional di republik ini.
Dari pemberitaan bebrapa hari yang lalu di sini ternyata Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan pengurus PSSI sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan kompetisi resmi Liga Indonesia 2017 nanti..
Dalam rapat tersebut kabarnya pihak BOPI dan PSSI, mencoba menyamakan persepsi. Pada kesempatan itu BOPI memaparkan dinamika apa yang pernah terjadi di masa lalu dimana PSSI sebagai Federasi saat itu merasa tidak ada yang dapat mengatur turut camour atas pengelolaan kompetisi yang di jalankannya.
Sementara Di sisi lain, BOPI melihat harus ada aturan yang dapat ikut mengawasi kompetisi yang dijalankan oleh Federasi (PSSI) kala itu. Lagian BOPI toh merasa tidak membuat aturan-aturan baru dari yang sudah ada di Federasi, seperti terkait dengan lisensi klub.
Namun faktanya ketika BOPI melakukan verifikasi terhadap kesiapan klub peserta kompetisi waktu itu. BOPI justru banyak menemukan hal-hal yang masih bermasalah, seperti adanya dualisme kepemilikan klub, permasalahan pajak dan pembayaran gaji pemain yang tertunda.
Terkait hal ituBOPI berpendapatKetika Federasi tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, maka BOPI berkewajiban untuk memberikan arahan dan peringatan khusunya dalam lingkup peraturan negara.
