Berdasarkan surat  keputusan dari Kemendikbud, belajar tatap muka boleh diadakan di zona hijau, itu pun dengan izin orang tua. Nah menurut surat edaran dari pemerintah provinsi, sekolah pun harus tetap ada sosialisasi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini juga diperkuat oleh surat keputusan bersama empat menteri tentang kesepakatan sekolah yang tak lepas dari bahaya COVID-19.
Beberapa waktu lalu memang sudah mulai kegiatan belajar mengajar tatap muka di beberapa kota/kabupaten. Ternyata muncul klaster baru di daerah zona hijau tersebut. Nah gimana dengan  zona oranye dan kuning di daerah lain?
Kami dari FAGI berpendapat jangan terlalu cepat dilaksanakan. Harus waspada. Semua harus bersabar. Orang tua jangan meributkan kenapa anak di rumah saja dan guru nggak ngajar tapi digaji.
Sebenarnya guru juga capek. Dulu kan tinggal masuk kelas dan mengajar. Sekarang harus secara luring dan daring, membuat modul, sehingga lebih capek. Kerja  pun melebihi jam kerja.
Kita butuh kerjasama dengan orang tua. Jika guru mengajar formal, orang tua secara informal dengan pendidikan moral dan norma. Dulu mungkin orang tua jarang bertemu anak, nah sekaranglah saatnya.
Nilai dari guru adalah pengetahuan, nilai dari orang tua adalah perilaku. Tinggal guru berkomunikasi  dengan orang tua gimana sikap anak. Kurikulum kita sudah jelas disederhanakan, sehingga evaluasi pun akan disesuaikan dari guru.
Tentunya ini adalah keadaan yang dilematis. Satu sisi kasus penyebaran COVID-19 semakin meningkat, namun proses pembelajaran pun harus juga diperhatikan. Bagaimana pandangan  dari pengamat?
Dan:
Program pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini alasannya karena meningkatnya kasus COVID-19. Jadi kalau kembali ke sekolah juga alasannya harus kesehatan. Sementara PJJ ini darurat, sehingga sudah ada jalurnya.
Saya melihatnya karena dalam  pelaksanaan PJJ ini ada masalah, sehingga pemerintah harus kembalikan ke tatap muka. Nah ini bahaya dan gegabah.  Harusnya pemerintah membereskan permasalahan PJJ-nya.
Saya lihat dari beberapa temuan dari komisi perlindungan anak dan dinas pendidikan. Pertama adalah akses jaringan ke bahan ajar. Kedua, tidak banyak guru yang bisa mengajar secara digital. Ketiga, orang tua tak biasa mendampingi anak belajar.
