Mohon tunggu...
Hara Nirankara
Hara Nirankara Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Buku
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis Buku | Digital Creator | Member of Lingkar Kajian Kota Pekalongan -Kadang seperti anak kecil-

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jokowi Dipecundangi Mafia (Lagi)?

20 Februari 2023   10:20 Diperbarui: 20 Februari 2023   10:25 190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus mengimpor beras karena stok dari bulog menipis, hal itu ia katakan saat blusukan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2/2023). Jokowi mengakui bahwa saat ini stok beras hanya sekitar 600 ribu ton, sedangkan untuk kebutuhan beras nasioanl, setidaknya bulog harus mempunyai stok minimal 1,2 juta ton. Benerkah demikian?

Jokowi Ramal Stok Beras di Daerah Melimpah Pada Maret 2023

Menurut berita yang dikutip dari laman CNN Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada akhir Februari hingga awal Maret akan ada panen raya sehingga stok beras di daerah akan melimpah. "Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektare), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektare). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada artinya stok melimpah," kata Jokowi dikutip dari laman CNN Indonesia. Pernyataan itu juga ia sampaikan ketika mengunjungi Pasar Wonokromo di Surabaya pada hari yang sama, namun kenapa Presiden Jokowi menyinggung soal imor beras juga?

Di tempat yang sama, di waktu yang sama pula, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang kontradiksi. Pertama ia mengatakan bahwa Indonesia harus mengimpor beras karena saat ini stok di bulog menipis, kedua panen raya pada akhir Februari akan membuat Indonesia mempunyai stok beras yang melimpah. Mari Saya perdalam lagi kekontradiksian itu.

Impor Beras Pada Saat Panen Raya

Pada tahun 2018, Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah mengatakan bahwa kebijakan untuk mengimpor beras di saat panen raya tidak tepat, karena kebijakan itu justru akan merugikan para petani. Pemerintah pun dinilai tidak adil, karena petani sudah bekerja keras, namun tetap saja pemerintah melakukan impor beras.

Gambar/Harian SIB
Gambar/Harian SIB

"Impor beras menjelang panen raya akhir Januari hingga Februari 2018 tidak tepat. Itu sama saja membuat petani menjadi miskin dan menangis," kata Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, dikutip dari laman Ekonomi Bisnis.

Apa yang dikatakan oleh Riyono memang benar adanya, karena jika pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di tengah panen raya makan petani yang dirugikan. Ibaratnya, petani sudah bersusah payah menanam dan merawat padi, tetapi ketika sudah mendekati panen raya dan berencana akan menjual gabahnya, pemerintah justru melakukan impor beras. Pengkhianatan!

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik pernah memproyesikan potensi peningkatan produksi pada tahun 2021. Menurut BPS, akan ada 25 juta ton gabah kering Giling pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2022 sebesar 19 juta ton. Namun mirisnya, menjelang panen raya pada akhir Januari 2021 pemerintah justru menggulirkan wacana impor beras.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun