Pemimpin Negara Hasil Pemilu

PEMIMPIN NEGARA HASIL PEMILU

Oleh: HM. Harry Mulya Zein 

(Dosen IPDN Kampus Jakarta)

Besok tanggal 14 Februari 2024,  Warga Negara RI akan melaksanakan pemungutan suara melalui penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum) Presiden, Legislatif dan DPD. Berdasarkan pengamatan secara umum, Negara Republik Indonesia setelah dipimpin oleh 7 (tujuh) Kepala Negara dengan beragam gaya kepemimpinannya, serta telah pula mewariskan (legacy) segenap kebaikan kepada generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Secara umum sosok pemimpin harapan rakyat adalah pemimpin yang memiliki kemampuan lebih (ekstra ordinary) dari yang dipimpinnya. 

Pemimpin itu sejatinya memiliki tampilan nilai tambah dan nilai lebih, sehingga dapat berkompetisi secara sehat dengan para calon yang lainnya. Kemudian dia juga adalah sosok seorang yang mempunyai integritas kejujuran, visioner, cerdas dan tegas dalam setiap gerak dan langkah guna kemajuan negeri ini. Namun persoalannya apakah sosok kepemimpinan generasi Z atau gen z dapat dipercaya untuk memimpin ? dan  mendapat tempat dihati rakyat ? atau malah sebaliknya.

Sebagaimana maklum bahwa pemilu presiden yang akan dilaksanakan, pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Sejatinya ruh demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ruh demokrasi ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang sempat acuh terhadap dunia politik. Robert A Dahl dalam bukunya berjudul Polyarchy: Participation and Opossition, melihat sistem politik dapat dianggap demokratis jika ia (1) menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas (2) mengembangkan pola kehidupan politik yang kompetitif; (3) dan memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat (civil liberties). Keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesialah yang harus diutamakan serta harus pula menjadi inspirasi bagi segenap capres/cawapres.

Kemiskinan, Kebodohan dan Korupsi

Ada banyak persoalan yang mendera bangsa ini diantaranya masalah kemiskinan dan kebodohan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran negara, sehingga amanat Undang-undang dasar 1945 yakni keadilan serta kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan.

Belum lagi persoalan kemiskinan dari segi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih belum menunjukan penurunan, berdasarkan data BPS hingga 16 Januari  2023 yang lalu presentase penduduk miskin pada September 2022  sebesar 9,57 %,   meningkat   0,03 % terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 % terhadap september 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta jiwa, meningkat 0,20 juta jiwa terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 juta jiwa terhadap September 2021.   

Sementara  persoalan korupsi masih mengemuka  dan bahkan menurut studi Transparency International, pemuncak peringkat tidak korup adalah negara-negara Skandinavia. Jerman termasuk kelompok atas negara tak korup, sementara Indonesia pada Tahun 2022 di peringkat 110 dari 180 negara.

Harapan Rakyat