Mohon tunggu...
HMPSEP UNPAR
HMPSEP UNPAR Mohon Tunggu... Ilmuwan - Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Pembangunan

HMPSEP

Selanjutnya

Tutup

Money

Ekonomi Kolaborasi: Kunci Kesuksesan di Era Disrupsi Teknologi

2 November 2019   21:19 Diperbarui: 2 November 2019   21:52 1069
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Indonesia sudah menghabiskan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan, namun kualitas dan pencapaian pembelajaran para siswa masih belum bisa dikatakan mencapai tingkat yang memuaskan. Seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya yaitu tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan SMK yaitu sebesar 8,63% mengharuskan pemerintah membenahi permasalahan SMK saat ini. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan terdapat tiga permasalahan dari SMK di Indonesia. Pertama soal kurikulum. Ia mengatakan, kurikulum SMK sulit untuk diubah.

Akibatnya, saat tantangan atau kebutuhannya zaman berubah, kurikulum SMK tak berubah. Kedua, banyaknya SMK di Indonesia milik swasta, tetapi kapasitasnya kecil. Yayasan pengelola SMK tidak punya kapasitas untuk pengembangan guru, terlebih untuk pengembangan kurikulum yang melibatkan perusahaan. Ketiga, tidak banyak guru produktif atau guru yang ahli sesuai bidang kejuruan di SMK tersebut.

Budaya pembelajaran seumur hidup harus terus ditekan agar para pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam pasar tenaga kerja. Selain itu yang bisa dilakukan pemerintah untuk membawa disrupsi teknologi sebagai peluang perekonomian nasional adalah meningkatkan koordinasi dengan ABCG agar tercipta suatu keadaan perekonomian yang saling bersinergi dan berdampak baik bagi masyarakat banyak.

Kesimpulan

Masa dimana tenaga kerja manusia diganti dengan tenaga mesin sepenuhnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi menyusun strategi dan merancang perencanaan serta antisipasi sejak dini sangat diperlukan. Indonesia pada saat ini dapat dikatakan belum siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengarahkan Indonesia menjadi lebih siap.

Masih banyak permasalahan fundamental yang harus dikerjakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak lain yang terlibat dalam permasalahan ketenagakerjaan.

Kolaborasi yang tercipta antara academic, business, community and government (ABCG) menghasilkan sistem pendidikan yang akan menciptakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pihak bisnis. Selain itu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dikaji bersama seluruh pihak akan melahirkan aturan main yang menguntungkan seluruh pihak.

Disrupsi teknologi bisa membawa perubahan positif maupun negatif. Dengan keadaan Indonesia saat ini, masih banyak yang harus dibenahi agar era disrupsi teknologi bisa dijadikan sebagai peluang perekonomian nasional. Seperti menurut Suryopratomo "sekarang bukan lagi zamannya kompetisi untuk saling mengalahkan, melainkan saling menopang untuk membesarkan". Inilah saatnya Indonesia bersatu, melepaskan segala kepentingan pribadi dan bersama-sama membangun negeri.

Oleh: Azka Dhiya (EP 17), Naufal Putra (EP 17), Yohanes Mikha (EP 18) | Departemen Pelatihan dan Pengembangan - Data, Kajian, Penelitian HMPSEP UNPAR

Referensi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun