Kerugian Menjalin Hubungan Mitra Dagang Indonesia - Uni Eropa

Indonesia memiliki beberapa kekuatan yang menarik EU untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih maju. Kekuatan Indonesia antara lain meliputi: (i) stabilitas makro ekonomi, yang dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat stabil dan rasio hutang pemerintah yang rendah -bahkan pengelolaan fiskal Indonesia dianggap terbaik se Asia- Pasifik; (ii) potensi pasar yang besar, yang menurut World Economic Forum menempati ukuran terbesar ke-15 dunia. Besarnya pasar Indonesia ini juga diikuti daya beli yang makin besar dari kelas menengah yang makin berkembang. 

Namun demikian, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang menghambat hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk EU. Pertama, infrastruktur yang buruk dan tidak menunjang kegiatan ekonomi merupakan kekurangan Indonesia yang paling sering dikeluhkan oleh mitra kerjasama ekonomi termasuk EU. Infrastruktur yang dikeluhkan mencakup sarana jalan, fasilitas pelabuhan dan transportasi udara, suplai energy dan jaringan telekomunikasi. Kedua, institusi di Indonesia yang tidak efisien, tidak transparan dan masih kuatnya budaya dan praktek korupsi menjadi hambatan yang menakutkan bagi mitra kerjasama ekonomi. Ketiga, penerapan peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih lemah di Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mempunyai berbagai peraturan hukum HKI namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran HKI dan penegakan hukumnya kurang efektif. Keempat, kualitas barang hasil produksi yang sering di bawah standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kalaupun berhasil mencapai standar maka sering tidak konsisten. Kelima, banyaknya hambatan birokrasi terutama masalah perizinan yang memakan waktu sehingga cukup sulit dan rumit untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia. Keenam, aspek teknologi yang masih merupakan salah satu titik terlemah dalam perekonomian Indonesia.

Meskipun secara umum lebih maju, EU juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ketidak seimbangan fiskal yang berkepanjangan sehingga mengancam kebangkrutan beberapa negara. Mengingat interdependensi antar anggota EU cukup tinggi terutama 17 negara yang masuk zona Euro, resiko contagion meningkat. Selain itu dalam rangka penanggulangan krisis terdapat resiko kenaikan pajak untuk memperkuat keuangan negara dan meningkatnya suku bunga pinjaman. Kedua, keberagaman negara-negara anggota EU sehingga daya saing, kemajuan sosial dan ekonomi yang tidak merata terjadi antar negara anggota. Ketiga, sistem keuangan EU ternyata rentan akibat penggunaaan Euro yang tidak ditunjang oleh kondisi perekonomian yang setara. Krisis di euro zone memperlihatkan bahwa penyatuan moneter tanpa penyatuan fiskal sangat beresiko dan rentan. Keempat, keberagaman budaya dan bahasa antarnegara anggota EU yang menghambat mobilitas sumber daya.

Selain itu, Masing-masing pihak ternyata memiliki kondisi yang menjadi hambatan pihak lain. Beberapa kebijakan EU juga menghambat bagi Indonesia yaitu perluasan anggota EU yang menyebabkan EU menjadi inward-looking karena mendahulukan negara-negara anggota ketimbang pihak luar, standar mutu import yang tinggi, dan potensi pembatasan impor. Kondisi di Indonesia yang menjadi hambatan bagi EU adalah: pertama, kebijakan Pemerintah Indonesia yang berupaya melakukan penguatan daya saing industry dalam negeri. Kedua, gangguan keamanan terutama terkait aksi unjuk rasa yang menandakan berjalannya proses demokrasi tetapi ternyata berujung anarkis membawa dampak negatif bagi kegiatan perekonomian. Ketiga, pasokan energy yang kurang, dan keempat, kurangnya laboratorium nasional yang berstandar internasional. 

Salah satu yang menjadi kendala dalam perdagangan baik antara Indonesia dengan EU maupun dengan mitra dagang lainnya adalah buruknya infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang kurang memadai akan meningkatkan biaya logistik dan mengurangi effisiensi secara keseluruhan. Di samping itu, lemahnya infrastruktur di Indonesia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan ini, rekomendasi untuk arah kebijakan Kementerian Keuangan adalah untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Selain itu, tingginya minat investor UE pada pengadaaan infrastruktur di Inonesia dapat dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk mendanai kebutuhan infrastrukuturnya. Bersama dengan instansi terkait lainnya, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi investor UE yang ingin melakukan investasi pada pengadaan infrastruktur di Indonesia.

Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia-Uni Eropa, maka perlu dipertimbangkan untuk memberikan keringan pajak ini bagi investor yang berinvestasi pada industri perikanan, pertanian, barang elektronik, furnitur dan kosmetik. Dengan keringanan pajak pendapatan investasi ini, diharapkan akan meningkatkan investasi pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Akan tetapi kami menyarankan agar pemberian kebijakan keringanan pembayaran pajak ini secara cermat dan ketat, misalnya dilihat dari perhitungan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja, omset yang mereka peroleh dan penilaian strategis lainnya.           

            Pemberian tax holiday bagi industri yang baru muncul atau pelaku usaha yang menjadi pionir pada industrinya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi kegiatan usaha pada sektor-sektor yang dianggap akan dapat memberikan eksternalitas positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Industri yang direkomendaasikan mendapatkan tax holiday ini adalah industri yang melakukan inovasi yang mempertimbangkan 'elemen hijau' (green economics). Hal ini didasarkan pada besarnya perhatian Uni Eropa pada isu green economic sehingga inovasi dengan mempertimbangkan 'elemen hijau' ini dapat membuka kesempatan peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Kebijakan pengelolaan utang publik ini perlu dilakukan untuk meningkatkan investment grade surat-surat berharga Indonesia. Dengan naiknya peringkat surat utang pemerintah Indoneisa diharapkan akan memberikan sinyal positif bagi dunia internasional mengenai potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga akan menarik minat investor asing, termasuk investor Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dapat berupa pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak-pihak dari Uni Eropa agar produk-produk Indonesia dapat berkompetisi di pasar Eropa.