Setelah memenuhi kebutuhan dasar penunjang yang dampaknya akan dirasakan secara berkelanjutan, maka dapat dilakukan strategi pengentasan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Strategi pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan pokok ini lebih bersifat sementara dan dapat habis. Sandang, pangan, dan papan merupakan hal yang wajib dimiliki/dikonsumsi oleh setiap individu. Hal ini dapat terpenuhi apabila individu/kelompok memiliki penghasilan yang cukup untuk digunakan sehari-hari.
Apabila pengeluaran untuk makanan lebih dari setengah pendapatan maka hal ini akan menghambat individu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Akibatnya banyak terbentuk permukiman tidak layak huni di wilayah sekitar zona aktivitas jual beli karena tidak mampu memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.
Untuk itu sebagai strategi menaikkan pendapatan masyarakat miskin, pemerintah memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan ekonomi kreatif dengan bantuan modal kredit oleh Bumdes. Ekonomi kreatif akan berbasis pada ide dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengembangan UMKM disinyalir mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat secara mandiri dan tidak bergantung selamanya pada pemerintah. Sehingga terjadi kenaikan pendapatan perkapita yang dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan.
Selain program-program pemerintah daerah, bentuk bantuan bagi masyarakat miskin juga diberlakukan oleh pemerintah pusat. Bentuknya adalah jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, PIP/KIP dan subsidi seperti subsidi gas, BBM, maupun kebutuhan pokok. Bantuan dalam bentuk ini akan menjadi penggerak perekonomian rakyat dan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Sehingga siklus ekonomi berputar dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat miskin itu sendiri.
Pemerintah memang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak-hak warga miskin. Namun, penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat dari semua golongan harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan berimbang agar semua orang dapat terpenuhi hak-haknya dan hidup secara bermartabat.
Dalam lingkup perencanaan dan pembangunan, kemiskinan menjadi hambatan karena kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan mereka tidak dapat ikut andil dalam proses pembangunan serta menikmati hasil pembangunan. Hal ini dikarenakan pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif. Pembangunan hanya diperuntukan untuk kepentingan para pemilik modal dan dinikmati oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum sepenuhnya bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Â
Dalam strategi pembangunan daerah maupun nasional, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dan berimbang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan di program sebelumnya sehingga lahir kesejahteraan sosial yang digambarkan tidak hanya dengan kenaikan GDP namun juga pendapatan perkapita.
Program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten dan terarah agar bantuan yang diberikan tepat sesuai sasaran dan hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selain itu, semua elemen masyarakat harus andil dalam mengentaskan kemiskinan baik dengan cara sosial maupun ekonomi. Program Banyuwangi Rebound diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian rakyat yang sempat terpuruk akibat pandemi. Sehingga segala bentuk kemiskinan dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
