Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Konsultan - Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Kebelinger Pemulihan Ekonomi dan Kampanye Otoritarianisme

18 Januari 2022   16:48 Diperbarui: 24 Januari 2022   13:58 248 3 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Covid dan Demokrasi. Sumber: mediaindonesia

Narasi untuk mengusung Joko Widodo jadi presiden tiga periode mencuat kembali dan menjadi kontroversi di publik akhir-akhir ini.

Kali ini muncul karena pejabat tinggi hadir dan mengomentari temuan survei seputar ide tiga periode kepresidenan.

Dia adalah anggota kabinet yang baru dilantik sebagai Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia Menteri Investasi.

Bahlil Lahadlia mengatakan bahwa dunia usaha ingin Jokowi menjadi Presiden untuk tiga periode.

Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda.

Pertimbangannya agar stabilitas tercapai sehingga dapat lebih cepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Lebih dari itu, Menteri Bahlil pada senin 10/1/22 lalu mengatakan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda.

Menurutnya memajukan atau mengundurkan Pemilu 2024 bukan hal haram dalam sejarah Indonesia, karena pernah terjadi pada Orde Lama dan peralihan Orde Baru ke Reformasi.

Selain Bahlil, sebelumnya ada Muhammad Qodari CS yang tidak hanya ingin Jokowi menjabat Presiden tiga periode namun ingin memasangkan Jokowi dan Probawo di Pilpres 2024.

Wacana tiga periode tersebut seiring dengan wacana untuk amandemen UUD 1945. Jabatan tiga periode melanggar konstitusi  amandemen UUD 1945 karena pada Pasal 7 jabatan presiden adalah maksimal 2 periode.

Otoritarian Kepresidenan Berawal dari Masa Jabatan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ekonomi Selengkapnya
Lihat Ekonomi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan