Dari sisi risiko, Rupiah digital dinilai lebih aman dan berisiko rendah. Jaminan keamanan ini dikarenakan Rupiah digital diterbitkan dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia.
Selain itu, metode transaksinya juga menggunakan teknologi blockchain dan menawarkan transaksi yang terenkripsi dengan aman. Sistem ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan pengguna.
Untuk e-money, risikonya bisa dibilang lebih tinggi, karena tidak memiliki jaminan yang dikeluarkan bank sentral. Jika terjadi kegagalan sistem atau kecurangan oleh penerbit, pengguna e-money bisa mengalami kerugian.
E-money juga menjadi sasaran empuk kejahatan siber hingga saat ini. Banyak terjadi pencurian identitas hingga tindak pencucian uang terjadi di beberapa platform penyedia, dan upaya untuk meminimalkan risiko ini pun masih terbilang kurang.
3. Sistem pengelolaan
Pengguna Rupiah digital bisa lebih merasa aman karena pengelolaannya dilakukan secara sentralisasi oleh BI. Dalam hal ini, BI memiliki kewenangan untuk menyediakan infrastruktur, layanan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pengguna.
Dengan demikian, seluruh kebijakan dan aturan yang diberlakukan pun sama kepada seluruh pemilik mata uang digital ini.
Sementara itu, e-money memiliki sistem pengelolaan yang terdesentralisasi. Tidak ada otoritas tunggal yang mengatur dan mengendalikan transaksi e-money di luar sana.
Sama seperti BI, pihak penerbit juga berhak mengatur dan bertanggung jawab atas layanan, infrastruktur dan kebijakan yang berkaitan dengan servis e-money. Bedanya, kebijakan yang diberlakukan tentu berbeda-beda, sesuai masing-masing penerbit untuk pengguna.
Itulah perbedaan mendasar antara Rupiah digital dan e-money. Meski masih berupa rancangan, namun BI akan mengeluarkan white paper (panduan) pengembangan Rupiah digital akhir tahun ini. Jika telah diimplementasikan, Rupiah digital dan e-money akan menjadi pilihan praktis untuk solusi pembayaran di masa depan.
