Sebaiknya publik harus terus mengawasi "penutupan" Alexis tersebut. Jangan sampai hanya menutup namanya saja yang kemudian mengajukan izin baru dengan nama lain. Cara ini mungkin suatu "win-win solution", Anies Sandi tidak akan kehilangan muka karena berhasil menunaikan janjinya. Pada waktu kampanye Anies-Sandi hanya berjanji menutup Alexis bukan prostitusinya. Dengan berganti nama ini setidaknya juga para pemiik tempat hiburan ini tidak merasa rugi secara investasi dan finansial.
Jika "metode" itu yang  dilakukan dilakukan Pemprov, artinya "sama juga bohong". Tindakan yang tidak menyelesaikan masalah dalam hal ini prostitusi. Penyelesaian masalah hanya pada tataran puncak gunung es bukan pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan. Ini sama saja kebijakan pencitraan, hanya  gugur kewajiban untuk mengurangi janji politik.
Jika Anies-Sandi punya bukti kuat maka sebaiknya lakukan saja apa yang pernah dilakukan Ahok dalam menutup Stadium, tegas dan tanpa kompromi. Tidak ada yang  gaduh seperti saat ini. Jika istilah penutupan digunakan, sebaiknya pemprov melakukan penyegelan. Alexis tidak boleh melakukan kegiatan sama sekali. Dan sepanjang ini posisi Alexis hanya "mengambang". Sempat pula manajemen melakukan "perlawanan" dengan jumpa pers Selasa lalu (31/10), salah satunya menyatakan bahwa tidak ada yang  dilanggar usahanya selama ini. Bahkan Alexis juga meminta pembinaan dari pemprov sehingga sesuai dengan peraturan yang ada.
Kita tunggu saja langkah selanjutnya. Dan kita positive thinking saja terhadap sikap gubernur tersebut. Bahwa Alexis akan benar-benar tamat seperti Stadium. Mudah-mudahan bisa berlanjut dengan tempat hiburan yang  lain. Seperti harapan sejumlah pihak bahwa Jakarta akan bebas dari hiburan malam yang begitu glamour yang di dalamnya disinyalir ada tindakan "amoral" seperti peredaran narkoba, perjudian, dan prostitusi.