Berita penutupan Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta (baca: Anies-Sandi)  yang diwartakan di beberapa media serba simpang siur. Ada yang menyatakan penutupan, tidak memperpanjang izin, sampai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) belum bisa diproses. Surat yang berkop Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  yang  diangggap  "penutupan" Alexis sudah banyak tersebar di media online. Pada surat tersebut tertera jelas bahwa TDUP hotel dan griya pijat Alexis tidak dapat diproses.
Jika  mengacu keterangan pada surat tersebut, maka status Alexis dengan kata  ditutup belum dapat dipastikan. Tidak ada ketegasan perintah penutupan  di situ, terbukti Alexis tidak disegel Pemprov DKI dan masih ada  kegiatan operasi. Dengan perbandingan yang sama "apple to apple", status Alexis harusnya bisa seperti Stadium yang ditutup resmi 19 Mei 2014 pada masa Ahok jadi Wakil Gubernur. Alasannya cukup  jelas kedapatan dua kali ada narkoba di tempat hiburan itu.
Berbeda dengan Alexis yang alasannya dibuat seperti "mengada-ada", dan lebih terkesan politis. Ini jelas berhubungan dengan janji Anies-Sandi sejak kampanye kontestasi pilkada DKI. Upaya penutupan Alexis akan  terus diupayakan Anies-Sandi jika tidak ingin disebut ingkar janji walaupun alasan penutupannya begitu lemah.
Jika ada alasan keberadaan prostitusi di Alexis tentu harus ada bukti nyata, hal ini yang disinyalir Ahok kesulitan menutupnya. Sampai saat ini Pemprov DKI sendiri tidak dapat membuktikan hal tersebut. Selain itu keberadaan prostitusi di Jakarta merupakan rahasia umum yang sudah banyak diketahui orang. Keberadaannya seperti hantu saja, sering dibicarakan tetapi sulit membuktikannya. Apalagi tempat hiburan bagi kalangan atas akan sulit penanganannya, ada "orang kuat" di baliknya yang juga sulit terdeteksi.
Sungguh sangat janggal bila Pemprov DKI hanya berfokus pada Alexis saja, padahal di luar Alexis banyak tempat serupa tetapi berbeda perlakuan. Terhadap Alexis begitu "keras", kepada yang lain justru terkesan ada pembiaran. Betapa pun juga Pemprov harus transparan masalah ini. Publik harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, kesan tebang pilih akan begitu terasa, terutama yang tidak dekat dengan penguasa.
Anies-Sandi harus perkuat bukti
Seperti banyak dilansir media online bahwa Anies punya sejumlah bukti tentang keberadaan prostitusi di Alexis. Dengan bukti itu setidaknya Pemprov punya dasar yang kuat untuk dapat menutupnya. Selain itu  nantinya tidak ada reaksi yang berlebihan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat yang kritis. Dengan demikan bisa dianggap bahwa Alexis  hanya "apes" saja terkena "tangkap tangan" disertai bukti melakukan pelanggaran peraturan yang ada. Dengan di lain sisi ada pihak  yang punya uaha sejenis tapi belum terbukti.
Adanya prostitusi jelas ada jejak mulai dari pekerjanya (baca: PSK), germo, sampai konsumen (lelaki hidung belang). Jika pemprov cerdas maka bisa saja  menangkap para pekerjanya tersebut dan kemudian diarahkan untuk bersaksi. Jika pemprov mau sedikit "nekat" bisa meminta saksi para lelaki hidung belang tersebut. Untuk datanya bisa dibuka CCTV di hotel tersebut. Akan ketahuan siapa saja pengunjungnya, kemudian bisa diminta klarifikasi sebagai kesaksian. Siapa tahu akan muncul -bisa disebut- "whistleblower" seperti dalam pemberantasan korupsi.
Dengan adanya bukti kuat maka pemprov akan mudah dalam bertindak. Selain itu kebijakan dan penanganannya yang diambil akan tepat. Ini juga akan bisa "membungkam" suara-suara yang sumbang yang nyinyir terhadap tindakan Anies selama ini. Mereka akan terus mengkritisi yang terkadang juga terselip keraguan kinerja Anies-Sandi selama ini.
Masyarakat sebagai "penonton" rupanya terdapat dua kubu. Ada yang setuju penindakan terhadap Alexis terutama yang pendukung Anies-Sandi. Bagi yang kontra Anies cenderung kritis, bahkan "meledek" agar Alexis segera ditutup. Bagi yang kontra Anies menganggap Alexis akan sulit ditutup jika tidak punya bukti kuat, sembari juga menantang Anies juga menindak usaha sejenis yang jumlahnya banyak.