Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah melalui penerbitan obligasi. Obligasi adalah tanda bukti perusahaan (emiten) yang memiliki utang kepada masyarakat, biasanya dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pihak pembeli obligasi (bondholder) yang akan menerima kupon sebagai pendapatan yang akan dibayar setiap beberapa periode.
Pada saat pelunasan obligasi oleh emiten, bondholder akan menerima kupon dan pokok obligasi. Selain itu juga obligasi merupakan salah satu alternatif pendanaan untuk menutupi defisit anggaran negara dengan memberikan kupon pada pemilik obligasi hal ini menyebabkan para investor melakukan investasi ke dalam bentuk obligasi. Dengan adanya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, akan memberikan alternatif pilihan investasi modal terhadap para investor hingga akan mendorong  arus transaksi yang efisien di pasar keuangan.
Kondisi obligasi pemerintah yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2011 terus mengalami kenaikan. Setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, tidak dapat dipungkiri jika Indonesia membutuhkan banyak modal untuk membangun perekonomian yang sedang jatuh terpuruk, apalagi seperti kondisi saat ini. Salah satu cara yang digunakan pemerintah adalah dengan menerbitkan obligasi. Pada tahun 2000 jumlah penerbitan obligasi pemerintah mencapai 31.634,88 triliun rupiah, dan pada tahun 2001 jumlah penerbitan obligasi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 64.654,28 triliun rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2011.
Terjadinya kenaikan harga BBM pada tahun 2005 tidak menjadi penghambat jumlah nominal penerbitan obligasi. Dan pada kondisi krisis tahun 2008 pun juga tidak berpengaruh pada penerbitan obligasi.
Dalam pengelolaan obligasi, pemerintah telah melakukannya dengan sebaik mungkin sehingga pada jenjang tahun 2000 - 2011 mengalami perkembangan kearah positif. Perkembangan ini dapat dijadikan sumber alternatif pembiayaan pemerintah dalam mendanai defisit anggaran. Walaupun terjadi krisis perekonomian di negara Amerika pada tahun 2008, tidak menghambat laju nilai penerbitan obligasi pemerintah. Hal ini membuktikan instrumen pembiayaan yang memilki sedikit resiko sebagai investasi jangka panjang yang memilki prospek yang menjanjikan bagi para investor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta memberikan dampak positif, karena ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka investasi swasta juga ikut mengalami kenaikan. Pengeluaran pemerintah disini tidak hanya untuk belanja, pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada non investasi saja melainkan juga untuk proyek-proyek infrastruktur dan non infrastruktur yang akan menunjang kegiatan investasi. Dengan adanya perbaikan atau pembangunan sarana dan utilitas
akan berdampak pada kelancaran kegiatan perusahaan swasta. Tentunya dapat menarik para investor swasta dan bahkan luar negeri agar mau menginvestasikan dananya di Indonesia. Dengan adanya kegiatan investasi tersebut, maka pendapatan akan meningkat dan secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran.
Apabila tingkat pengangguran telah berkurang maka tingkat konsumsi juga akan mengalami peningkatan, permintaan suatu barang mengalami kenaikan dan diikuti kenaikan produksi serta pada akhirnya akan mengoptimalkan sektor rill dan terjadilah kenaikan pertumbuhan ekonomi.
Dalam penelitian Maryatmo (2004), pengeluaran pemerintah berbanding positif dengan investasi swasta. Hal ini terjadi karena dalam membiayai pengeluaran pemerintah tidak hanya ada obligasi pemerintah saja, akan tetapi juga didanai dengan mencetak uang baru.
Dan dalam penelitian Sawitri (2006) yang menjelaskan dampak defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, yang hasilnya menyebutkan bahwa kebijakan fiskal dari sisi permintaan melalui defisit anggaran belanja dalam situasi krisis tidak banyak mengatasi masalah karena semakin bertambahnya permintaan yang tidak mendapatkan respon dari penawaran. Hal ini tidak akan memperbaiki perekonomian. Ketika kebijakan fiskal diterapkan melalui pengeluaran pemerintah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan fiskal bisa menjadi alternative kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisa terapkan dalam perekonomian Indonesia.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terjadi hubungan negatif antara jumlah obligasi pemerintah dengan investasi swasta, hal tekait dengan penerbitan obligasi pemerintah sebagai salah satu usaha pemerintah dalam menutupi pengeluaran pemerintah yang terjadi akibat anggaran pemerintah yang mengalami defisit, ketika pemerintah menerbitakan obligasi maka akan terjadi penambahan transaksi dipasar modal. Dimana penerbitan obligasi tidak berpengaruh pada peningkatan jumlah uang beredar, dan guna menarik para investor akan mau menanamkan dananya ke dalam bentuk obligasi (pasar modal) maka pemerintah menaikkan tingkat suku bunga
kredit. Hal inilah akan menyebabkan banyak para investor berbondong-bondong untuk mengalihkan dananya ke dalam bentuk obligasi (investasi modal) ketimbang investasi swasta (sektor rill). Selain itu juga dapat dikatakan penerbitan obligasi pemerintah akan menurunkan harga obligasi pemerintah itu sendiri dan meningkatkan suku bunga, sehingga akan mengurangi permintaan potensial investasi swasta. Terkait dengan hubungan suku bunga kredit terhadap investasi swasta yang pengaruh
negatif, hal ini akibat dari suku bunga kredit sebagai biaya untuk melakukan investasi, sehingga perlu dipertimbangkan oleh para investor. Semakin kecil atau turunnya tingkat suku bunga kredit akan menyebabkan semakin stabilnya kondisi investasi swasta atau bahkan bisa menaikkan investasi swasta. Dimana suku bunga kredit ini hanya berpengaruh pada pasar modal, selain itu juga dalam mengatur jumlah uang yang beredar suku bunga kredit itu dapat mempengaruhinya.
Pada tahun 2000-2011 merupakan periode resesi seluruh dunia sehingga kebijakan menaikan yield SUN serta menjaga SBI Rate pada level yang relatif tinggi merupakan sebuah kebijakan yang harus diambil oleh negara agar iklim investasi di Indonesia tetap terlihat menarik meskipun mengandung resiko yang tinggi terkait beban bayar pemerintah. Menjaga likuiditas pada pasar domestik serta menahan nilai tukar agar tidak terdepresiasi. Untuk menjaga inflasi pada level yang rendah sesuai dengan tujuan target moneter Indonesia, maka pengolahan bunga menjadi sensitif.
