Balikpapan (12/3)
Pemerintah terus melakukan inovasi program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Hal itu terlihat dalam Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Selasa (12/3) di Hotel Gran Senyur Kota Balikpapan. Kegiatan dihadiri oleh Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Direktur Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan pentingnya akselerasi penguatan ekonomi keluarga agar keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) cepat tergraduasi.
Vivi mencontohkan model graduasi BRAC (Building Resources Across Communities) yang telah dilaksanakan di berbagai negara.
"Model graduasi BRAC terbukti mampu mentransformasi KPM dari sangat miskin menjadi berdaya rata-rata dalam 36 bulan," ungkap Vivi.
Vivi mengatakan ada 5 kegiatan yang dapat disinergikan yaitu pemberian bantuan, pendampingan, pendidikan menabung, akses pada keuangan produktif, dan kepemilikan aset. Oleh karena Bappenas mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk mensinergikan program akselerasi penguatan keuangan keluarga tersebut.
Hal senada disampaikan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Nur Hygiawati Rahayu. Â Yuke (panggilannya, red) mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan 12,7 juta hektar hutan sosial dapat dikelola oleh masyarakat miskin dan rentan. "Model pengelolaannya dapat dilakukan dengan pola pemberdayaan keluarga ataupun komunitas," ujar Yuke.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 5.000 ijin pengelolaan hutan sosial di Indonesia. Namun demikian pihaknya baru memiliki 1.000 pendamping untuk program pengelolaan hutan sosial. "Kami masih membutuhkan tenaga pendamping yang dapat membantu keluarga miskin dan rentan dalam mengelola hutan sosial," seru Wicak.
Program Pilot Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga
Menanggapi hal tersebut Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono menyambut baik rencana positif tersebut. Menurut Adhy hal tersebut merupakan upaya agar berbagai program bansos dapat disinergikan dengan program kepemilikan aset. "Sehingga penguatan ekonomi keluarga dalam pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud," tutur Adhy.
Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Harapan Lumban Gaol berharap keluarga purna bina Pemberdayaan KAT mendapatkan akses untuk pengelolaan aset hutan sosial. "H
Sementara itu Herman Susilo yang hadir mewakili direktur Jaminan Sosial Keluarga  mengungkapkan MoU antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Sosial dalam Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Industri Menengah. "Kami berharap nantinya KPM PKH dapat cepat graduasi dengan pengelolaan hutan sosial, pemanfaatan berbagai akses keuangan, pengelolaan aset tersebut maupun kegiatan pemasaran berbasis digital," harap Herman.
Di akhir diskusi peserta FGD menyepakati rencana Bappenas yang akan mengadakan program pilot  akselerasi penguatan ekonomi keluarga. Lokasi pelaksanaan pilot di 6 Kabupaten yaitu Langkat Sumatera Utara, Kabupaten Cirebon dan Bandung Barat Jawa Barat, Kabupaten Sleman dan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,  dan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Durasi pelaksanaan pilot selama 3 tahun.
Untuk tahun 2019 ini Vivi berharap masing-masing kementerian lembaga dapat mengoptimalkan sumber dayanya agar pilot dapat terlaksana dengan baik. "Sehingga akselerasi penguatan ekonomi keluarga benar-benar menghasilkan dan dapat kita lihat dampaknya," tutup Vivi. (hs)
