Pengantar Redaksi:
PUSAT PELATIHAN PASCA SARJANA JOGYAKARTA bermaksud mengadakan Workshop dengan thema terobosan yang kami rancang untuk mempercepat pencapaian kemakmuran kabupaten pemekaran. Pemodelan terobosan ini dibreakdown dari berbagai pertimbangan empirik, “terukur” dan dapat langsung dirasakan manfaat implementasinya. Jika ada sahabat Humas/PR di daerah pemekaran, topik ini pasti menantang Anda. Workshop yang akan memandu Anda menjadi team PR-Officer lintas dinas ini, akan membuat Anda Proaktif & Penuh Inisiatip membukakan mata Anda akan beratnya tugas social engineering dan promosi kebangkitan potensi daerah yang ada di pundak anda menjado hal yang menggairahkan.
-----------------------
MEMBEDAH KONFIGURASI & KONVERGENSI BARU
“KEHUMASAN STRATEGIC” BERBASIS ISO
UNTUK AKSELERASI KEBERHASILAN KABUPATEN PEMEKARAN
Deskripsi Topik:
Penelitian Depdagri menyebutkan, lebih dari 78% implementasi daerah pemekaran belum sesuai harapan, tak sedikit yang berkatagori gagal. Temuan jajak pendapat harian KOMPAS (2012) menguatkannya. Masih banyak DOB yang gagal menata diri. Sementara 64,2 persen responden Kompas yakin, alih-alih menyejahterakan, pemekaran malah menimbulkan blunder baru berupa penguatan sentimen ke daerahan, selain menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, merangsang terbentuknya oligarki lokal, menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski pun penanganan terhadap beberapa dampak ini tidak ringan, namun ikhtiar keras harus dilakukan untuk menahan laju kegagalannya secara nasional dan berdimensi sosio-kultural.
Workshop hybrida baru ini dirancang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Bagi daerah pemekaran yang sudah berhasil, workshop ini akan memacu terus peningkatannya. Bagi yang belum, dapat membantu merevisi secara total konfigurasinya. Workshop ini selain ingin mengenalkan “konfigurasi” baru kinerja kehumasan untuk daerah pemekaran, juga dimaksudlan untuk membedah kerja strategic para humas Setda dan Dinas-dinasnya. Khususnya berkaitan dengan “tugas khusus” humas di wilayah pemekaran yang BELUM BANYAK DISADARI, baik oleh regulasi nasional maupun oleh para pemangku tugas di kabupaten pemekaran.
Tiga konvergensi baru TERSEBUT DALAM HEMAT KAMI, diantaranya adalah:
(1)ditemukannya “Sekumpulan” penyebab kegagalan implementasi pemekaran sebagaimana ditemukan dalam Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011 oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah - Kementerian Dalam Negeri