Saya sepertinya dalam artikelnya ini tidak menyajikan data atau fakta, karena terkait dengan rahasia umum. Jadi, saya anggap karena sudah rahasia umum, apa yang saya maksud dalam artikel ini, pesan yang ingin saya sampaikan bisa sampai.
Rahasia umum tanpa data dan fakta dari up date berita tersebut adalah masih maraknya bentuk-bentuk setoran dari bawahan ke atas, harus bayar sejumlah uang agar bisa naik pangkat, promosi jabatan dan sebagainya. Sepertinya, hal ini terbungkus rapi dari intern masing-masing instansi. Ada semacam " kerja sama yang saling menguntungkan", sehingga walau sudah menjadi rahasia umum, tertutup rapat untuk mengungkap masalah ini.
Taruhlah, seorang pejabat ingin dengan mudah menduduki jabatan tertentu, secara teori harus melalui tahapan, syarat, kompetensi dan lain sebagainya. Meski hal ini dilaksanakan, faktor like and dislike masih mendominasi. Adanya "gerakan terselubung" agar bisa mencapai apa yang diinginkan tadi (jabatan, pangkat dsbnya), membutuhkan sarana yang ampuh tiada lain dan tiada bukan adalah uang.
Untuk ini, istilah "uang setan di makan jin", menjadi circle tak terbendung. Bagaimana cara uang itu di dapat, untuk kemudian digunakan memenuhi "persyaratan tidak tertulis"? Cara yang logis tentunya melakukan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang. Sepertinya akan berpikir ulang bila untuk memenuhinya dengan hasil tabungan hasil gaji atau take home yang sah dari negara.
Sangat memrihatinkan bila fakta yang kita baca, kita dengar atau kita ketahui sendiri ada aparat penegak hukum melakukan penipuan milyaran rupiah pada pihak tersangka (melalui keluarga atau penasihat hukumnya) dengan modus bisa membebaskan perkaranya, aparat birokrasi bermain-main mark-up atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau bermain-main api dengan masalah perijinan atas tambang dan lain bentuk kecurangan yang pada intinya untuk mendepatkan sejumlah uang guna membeli pangkat atau jabatan.
Siapa yang sebenarnya bisa memberangus semua ini? Dalam konteks pemerintahan sekarang, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan : seluruh anak buahnya untuk membersihkan diri. Prabowo pun mewanti-wanti bakal membersihkan institusi yang tidak mau membersihkan diri. "Saya berharap ada kesadaran, saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan!" kata dia, dikutip dari tribunnews.com.
Pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo jelas, ia akan menyasr instansi dan masing-masing individu di jajarannya. Tentu, publik sangat menunggu realisasinya.
Menghadapi ini semua, para puncuk pimpinan instansi Kementerian atau Kelembagaan Negara ataupun para pejabat, penyelenggara negara harus melakukan gerakan cepat bila tidak ingin ultimatum Presiden benar-benar dilaksanakan.
Beberapa kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut :
Pertama, ultimatum Presiden Prabowo segera ditindak lanjuti jajaran pemerintahan hingga level terendah. Semangat yang dibawa oleh level pimpinan, cenderung untuk direspon sebagai "panas-panas kotoran ayam" pada level grassroot alias menengah ke bawah. Kecuali, level pimpinan di masing-masing instansi benar-benar menunjukan reward and punishtment tanpa pandang bulu. Ia lurus, seperti berkaca mata kuda. Harus ada yang menjadi korban, bukan sebagai shock terapi, namun harus berkelanjutan. Jatuhkan saksi pecat bagi mereka yang mencoreng institusinya, tanpa harus mempertimbangan sesama teman, satu angkatan dsbnya. Gunakan mashab tidak ada kompromi dalam hal ini.
Kedua, komitmen pada level pimpinan, bukan sekedar formalitas, namun lebih pada substansi. Konteksnya, ia tidak mau menerima sepersen uang haram yang tidak sah untuk sebuah pengajuan promosi jabatan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Jangan lagi tutup mata tutup telinga. Ia pasti tahu menerima uang tanpa ada pertanggungjawaban, berarti sebuah Tindakan illegal.
