Desentralisasi fiskal telah menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan mendapatkan pendapatan sendiri. Dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Pelakasnaan dari desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dijalankan sejak 1 Januari 2001 atau sudah 23 tahun lebih dijalankan. Nyatanya setelah berjalan 23 tahun pemberian kekuasaan untuk mengelola daerahnya sendiri pada kabupaten dan provinsi masih banyak daerah yang belum mandiri pada segi keuangan termasuk Kabupaten Lombok Tengah.
Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat ke daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih belum mampu menggerakkan potensi ekonomi lokalnya dengan efektif. Kurangnya diversifikasi sumber pendapatan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi anggaran pusat dan perubahan kebijakan nasional. Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kemandirian daerah dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang lebih proaktif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, termasuk peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Lombok Tengah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan kemandiriannya dalam mengelola keuangan daerah serta mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah melihat sebuah potensi dari daerah Lombok Tengah pada sektor pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus telah dibangun sebagai tujuan untuk menarik para investor melakukan investasi di kawasan mandalika, Lombok Tengah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak insentif yang diberikan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut termasuk insentif pajak agar perekonomian didaerah tersebut dapat berkembang. Walaupun seperti itu hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat daerah lombok tengah tertinggal dalam hal kemandirian daerahnya.
KEK Mandalika Seberapa Efektif?
KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. KEK mandalikan memberikan banyak insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi pada daerah tersebut salah satu contohnya pengurangan retribusi dan pajak daerah yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kota. Dengan insentif tersebut diharapkan banyak perusahaan yang mau mengembangkan daerah tersebut dan menunmbuhkan ekonomi. Namun 10 tahun berjalan sejak diresmikan apakah Kawasan Ekonomi Khusus dengan segelintir insentifnya sudah dapat meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi pada daerah Lombok Tengah?.
KEK Mandalika sendiri seringkali dikritik menjadi pengembangan pariwisata yang gegabah. Pasalnya dalam pengembangannya KEK Mandalika menanggung utang sebesar Rp 4,6 Triliun yang terbagi menjadi utang jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp 3,4 triliun. Selain itu terdapat beberapa acara acara internasional yang diselenggarakan pada KEK ini untuk mendukung pariwisata yang beriakhir merugi dan tidak memiliki dampak signifikan pada daerah. Sangat disayangkan apabila biaya yang besar yang telah diglontorkan oleh pemerintah ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerahnya.
Walaupun telah diberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus, implementasi desentralisasi fiskal di Lombok Tengah belum mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun ada peningkatan otonomi dalam mengelola sumber daya, namun masih terdapat kendala yang menghambat upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data BPS bahwa PAD dari kabupaten lombok tengah masih bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017 hingga 2023 tidak pernah menembus angka 16% pada rasio antara PAD danpendapatan dari daerah yang artinya lebih dari 80% dari pendapatan daerah ditopang oleh transfer dana pusat ke daerah. Selain itu dapat dilihat juga data yang menunjukkan bahwa belanja pegawai dari Kabupaten Lombok Tengah terpaut jauh dengan Pendapatan Asli Daerah dari kabupaten ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian dari daerah ini sangat rendah dan sangat tergantung dari transfer dana pusat.
Secara umum, Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Dikenal dengan keindahan alamnya yang memesona, pantai-pantai berpasir putih, air terjun menakjubkan, serta kekayaan budaya dan sejarahnya, Lombok telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Lombok Tengah memiliki sejumlah destinasi wisata yang menjadi unggulan, seperti Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan, dan Gili Trawangan, yang semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Meskipun demikian, peran destinasi pariwisata ini dalam mendukung perekonomian daerah masih belum maksimal, terutama jika dibandingkan dengan pulau tetangga, Bali. Meskipun Lombok memiliki potensi yang setara atau bahkan lebih besar dalam hal keindahan alam dan budaya, namun belum mampu mengubah destinasi pariwisatanya menjadi penopang utama perekonomian daerah. Bali sudah lama menjadi penopang untuk pendapatan pariwisata di Indonesia. Bali menyumbang total 50% dari wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia dan Pendapatan Asli Daerah lebih dari 80% berasal dari sektor pariwisata. PAD Bali pada tahun 2023 mencapai Rp. 3.863.191.407 dan pernah meraih predikat sebagai satu satunya provinsi berstatus mandiri.
