Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan tajinya. Tepat pukul 14:35 WIB hari ini (Selasa, 13 Januari 2015), Kompas online menurunkan berita bertajuk “KPK Tetapkan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai Tersangka“. Komisaris Jenderal Budi Gunawanmerupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo."Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan," kata Abraham Samad.Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (sumber).
Sebelumnya, rapat pleno Komisi III DPR, telah sepakat akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan pada 19 Januari 2015 mendatang. Berkait dengan pengumuman KPK tersebut, anggota Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf menyatakan uji kepatutan dan kelayakan harus ditinjau kembali"Komisi III harus menyikapi segera serius. Kita perlu bertemu KPK segera mungkin," kata Muzzammil (sumber).
Apa yang dilakukan oleh KPK menunjukan supremasinya. Tindakan dan pernyataan politik yang sebelumnya berhamburan saat pencalonan Komjen Budi Gunawan, dihancurkan oleh pengumuman KPK itu. Skenario ditolak atau diterima calon tunggal tersebut, tidak berjalan. Tinggal sekarang, menunggu pernyataan (politik) dari pihak-pihak yang sebelumnya memuji dan mengunggulkan Komjen Budi Gunawan. Termasuk politisi di DPR. Karena mayoritas anggota DPR sudah menyatakan dukungan terhadap pencalonan Komjen Budi Gunawan.Dari 10 fraksi yang ada di DPR, 9 fraksi sudah menyatakan dukungan secara informal. Hanya Fraksi Gerindra yang belum memutuskan akan menolak atau menerima.
Menunggu pernyataan balik dari Pramono Anung dari fraksi PDI Perjuangan. Pramono menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sudah berdasarkan pertimbangan yang matang oleh Presiden Jokowi, dengan mengacu pada usulan Kompolnas.Menurut Pramono, Budi Gunawan adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan reformasi birokrasi di institusi Polri (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Victor Laiskodat dari fraksi Partai Nasdem. Victor mengakui, keputusan Presiden Jokowi kali ini berbeda dengan saat memilih para menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. Tapi, menurutnya, itu tidak masalah karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk selalu melibatkan KPK. "KPK memangnya Tuhan," ujarnya (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Johnny G Platedari fraksi Partai Nasdem. Jhonny mengaku tak sependapat jika Budi terus disudutkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut. Menurut Jhonny, dugaan itu hanya sebatas isu dan jika benar terbukti tentunya akan dipermasalahkan oleh Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan."Tidak bisa orang dituduh hanya karena gosip yang beredar," ujarnya (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Abdul Kadir Karding dari fraksi PKB. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Kapolri baru, kepolisian ke depan akan lebih profesional, melayani dan mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dan keamanan di masyarakat, dan anggotanya sejahtera sampai pangkat terendah (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Hazrul Azwar dari fraksi PPP. Menurut Hazrul, Fraksi PPP mendukung calon Kapolri yang diusulkan ke DPR, karena hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. "Kami tentu mencermati berbagai isu seputar Komjen Budi Gunawan. Itu yang nanti akan diklarifikasi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III," katanya (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Syarifudin Sudding dari fraksi Partai Hanura. Menurutnya, dari sisi kapabilitas dan integritas, Budi Gunawan cukup baik, mumpuni, lulusan Akpol 1983 terbaik, penerima bintang Adhi Makayasa, dan lulus terbaik di berbagai jenjang pendidikan kepolisian lainnya. "Saya yakin jika menjadi Kapolri, ia akan memberi angin segar bagi Polri," kata Sudding (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Ruhut Sitompul dari fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan adanya kejanggalan atas rekening milik Budi Gunawan."Beberapa waktu lalu saya diundang dan disandingkan bersama Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam sebuah diskusi. Soal rekening gendut itu tidak benar dan PPATK juga melaporkan Budi Gunawan tidak memiliki rekening gendut. Ini jelas bisa menjadi pembunuhan karakter," jelas Ruhut (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Bambang Soeatyo dari fraksi Partai Golkar.Soal isu rekening gendut yang dikaitkan dengan Budi Gunawan, menurut Bambang, sebenarnya sudah diklarifikasi oleh mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri saat rapat dengan Komisi III DPR. Yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear. (sumber). "Meskipun ada kaitan dengan PDI-P, kita dukung karena figurnya bagus. Makanya KMP bilang tidak akan menggangu pemerintahan Jokowi sepanjang bagus kita dukung," pungkas Bambang (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Agung Laksonodari fraksi Partai Golkar. Agung percaya, Budi Gunawan merupakan nama yang muncul lewat pertimbangan dan proses yang baik."Saya kira sangat tepat sekali. Apalagi sudah diusulkan oleh presiden satu nama. Beliau juga telah lolos dari berbagai proses, sehingga beliau tepat untuk dipilih sebagai Kapolri," kata Agung (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Nasir Djamil dari fraksi PKS.Nasir menilai, Budi Gunawan sudah menjalani tugas di banyak fungsi kepolisian. Pengalaman ini, katanya, sangat berguna saat mengambil kebijakan untuk Polri. Terkait isu rekening gendut, Nasir menyatakan, hal itu tidak signifikan dipersoalkan sebab ada lembaga yang punya otoritas yang telah memeriksanya.Ia mengemukakan, sebagai alumni Akpol 83, Budi Gunawan akan bersinergi dengan para kepala staf angkatan di jajaran TNI yang juga alumni 83 (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Tjatur Sapto Edy dari fraksi PAN.Di mata Tjatur, Budi adalah sosok berkualitas dan intelek sehingga tidak salah jika Presiden Joko Widodo mempromosikan menjadi Kapolri. Namun dia meminta Budi Gunawan segera mengklarifikasi rumor seputar dirinya(sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Edi Saputra Hasibuan, komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurutnya dalam catatan Kompolnas, Budi Gunawan adalah perwira tinggi (pati) senior polri yang memiliki rekam jejak dan kinerja yang bagus. “Kami mengharapkan, Budi Gunawan akan lolos di DPR dan dilantik jadi kapolri," tambahnya (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Adrianus Meliala, komisioner Kompolnas.Atas tuduhan rekening gendut milik Budi Gunawan, Adrianus mengaku itu hanyalah tuduhan yang tak mendasar."Saya kasihan juga sama beliau karena secara kualitias kepribadian, intelektual bagus, dari sisi kepemimpinan desikasinya pada polri juga inggi. Tetapi setiap kali diganjal dengan masalah ini. Namun, presiden bisa mengambil resiko politik," kata Adrianus (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Tjahjo mengatakan hasil investigasi internal menyatakan Komjen Budi Gunawan memiliki rekam jejak baik sebagai calon Kapolri tunggal. "Hasil investigasi di dalam, dari Polri sendiri, (Budi Gunawan) clean and clear, dia track record-nya bagus, bisa dicek. soal ada tuduhan, ya mari dibuktikan," kata Tjahjo (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Andi Widjajanto, Menteri Sektaris Kabinet. Andi Widjajanto menyatakan, Budi Gunawan memang pernah diterpa isu seputar rekening gendut. Namun hingga kini tak pernah terbukti dan tidak ada proses hukumnya."Sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Pak Budi Gunawan. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif untuk melakukan seleksi. Ketika proses ini dilakukan, Presiden minta pertimbangan Kompolnas, ajukan sembilan nama Pati yang memenuhi syarat," kata Andi (sumber).
Menunggu pernyataan balik dari Irjen Ronny F Sompie, Kadiv Humas Polri. Sebelumnya, Mabes Polri sudah menyatakan Budi Gunawandipastikan bersih. "Semua sudah clear and clean," ujar Ronny (sumber).
Tentu menunggu pernyataan balik dari Presiden Jokowi.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala Kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur yang ada. "Sudah dari Kompolnas, (itu) hak prerogatif saya, saya pakai pilihan saya, (kemudian) saya sampaikan ke dewan," kata Presiden (sumber).
Dalam pekan ini, media massa akan gaduh. Pengumuman KPK yang dinyatakan oleh Abraham Samad akan mendapat tanggapan balik dari pemerintah, DPR, Mabes Polri dan Politisi. Semua skenario (diterima atau ditolak) dibuat kocar kacir oleh KPK.
Salam Kompasiana
