Harga Tiket Lokal Tak Masuk Akal, Warga Batam Pilih Mudik Lewat Malaysia

Suasana mudik Lebaran Idul Fitri 2025 mulai terasa di berbagai daerah. Namun, di tengah semangat untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga, masyarakat Kepulauan Riau terutama di Kota Batam dihadapkan pada kenyataan pahit: mahalnya harga tiket pesawat yang meroket drastis jelang hari raya.

Tak sedikit pemudik yang akhirnya memilih 'jalur tidak biasa' untuk bisa sampai ke kampung halaman. Alih-alih terbang langsung dari Bandara Hang Nadim Batam, mereka memilih menyeberang ke Malaysia terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan udara dari Johor Bahru atau Kuala Lumpur ke berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, atau Padang.

Langkah ini terkesan rumit, tapi nyatanya bisa memangkas biaya perjalanan secara signifikan. 

"Kalau dari Batam, tiket bisa sampai Rp2 juta lebih sekali jalan. Tapi kalau naik ferry ke Johor Bahru dulu, terus ambil flight dari sana ke Jakarta, bisa hemat sampai Rp600 ribu," ujar Rina, warga Batam yang mudik ke Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan di beberapa platform pemesanan tiket online, harga penerbangan dari Batam ke Pulau Jawa maupun Sumatera memang menyentuh tarif batas atas, bahkan melampauinya di sejumlah maskapai. Di sisi lain, kursi kelas ekonomi pun ludes sejak jauh hari.

"Saya cek tiket dari akhir bulan lalu, semua kursi ekonomi sudah penuh. Yang tersisa cuma kelas bisnis, itu pun harganya bikin pusing," kata Irwan, warga lainnya yang berencana mudik ke Padang.

Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang bergantung pada jalur udara untuk mobilitas jarak jauh. Ketika akses transportasi menjadi mahal dan terbatas, kesempatan untuk pulang kampung pun menjadi 'privilege' bagi segelintir orang.

Menanggapi keluhan yang terus bergulir, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, turut angkat suara. Ia menyebut bahwa harga tiket pesawat memang sudah diatur dalam tarif batas atas dan bawah oleh Kementerian Perhubungan, namun pada momen Lebaran, maskapai tampaknya memanfaatkan lonjakan permintaan dengan mematok tarif setinggi mungkin.

"Harga tiket pesawat ini memang ada batasnya, tapi saat momen mudik, maskapai biasanya menaikkan ke batas atas. Ini menjadi keluhan banyak masyarakat," ujar Ansar kepada media.

Ansar juga menekankan bahwa mahalnya tiket bisa menjadi penghambat bagi masyarakat untuk menikmati momen Lebaran bersama keluarga. "Mudik ini bukan sekadar perjalanan, tapi juga soal perasaan, soal silaturahmi. Sayangnya, tidak semua orang bisa menikmati itu karena tiket yang terlalu mahal," tambahnya.

Tak hanya berdampak sosial, Ansar mengingatkan bahwa lonjakan harga tiket juga bisa memicu inflasi daerah. Biaya transportasi yang tinggi akan berdampak pada harga barang dan jasa, terutama di wilayah yang bergantung pada distribusi dari luar pulau.

Meski demikian, Gubernur Kepri mengaku memahami dilema yang dihadapi maskapai. Dalam dunia penerbangan, momen seperti Lebaran adalah waktu 'emas' untuk menutup kerugian yang terjadi saat low season, ketika penumpang cenderung sepi.

"Maskapai juga punya pertimbangan bisnis. Saat sepi penumpang, mereka merugi. Momen mudik seperti ini jadi waktu mereka untuk menutup itu," jelas Ansar.

Namun, ia berharap ada kebijakan yang lebih berimbang. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan intervensi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menata ulang mekanisme tarif agar tetap berpihak kepada masyarakat.

Fenomena mahalnya tiket pesawat di wilayah kepulauan seperti Batam menunjukkan adanya ketimpangan akses transportasi nasional yang perlu dibenahi. Selain mendorong regulasi tarif yang lebih adil, pemerintah juga didesak untuk menambah kuota penerbangan saat peak season, memperkuat jalur transportasi laut yang nyaman dan efisien, serta memastikan adanya subsidi bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Di tengah semangat Lebaran, masyarakat tentu ingin pulang kampung tanpa merasa terbebani secara finansial. Karena sejatinya, mudik adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membayar tiket mahal.

"Kalau pemerintah ingin menjaga tradisi dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, maka akses mudik harus dijamin untuk semua kalangan," tutup Ansar.