I.PENDAHULUAN
Mutu pelayanan yang merupakan bagian dari mutu rumah sakit secara keseluruhan tidak lagi berdiri sendiri, dan kesulitan pengukuran mutu rumah sakit lebih terasa komponennya yang makin besar dibanding yang ada yaitu : Klinisi, efisiensi,keamanan pasien,dan kepuasan pasien. Upaya meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehtan tingkat lanjut, khususnya RS Swasta sebagai provider Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ).
Memang perlu komitmen dalam melakukan efisiensi dalam terhadap biaya yang timbul membutuhkan waktu.
RS Islam Jakarta Cempaka Putih salah satu Rumah Sakit percontohan di Jakarta yang melayani BPJS sejak diberlakukannya BPJS 1 Januari 2014, mulanya memang agak semrawut semua sumber daya yang ada kebingungan karena kurangnya sosialisasi dari Tim BPJS kepadaRumah Sakit swasta, tapi seiring berjalannya waktu kami mulai berbenah diri mengikuti sistem yang sudah ada dari BPJS,terus terang karena belum tau strategi sistem pengelolaan pasien BPJS, coding, costing dan clinical pathway di bulan pertama kami rugi, tapi bukan karena tarif INA CBGs? Tapi karena sumber dayanya belum kami siapkan. Tapi sekarang kami bisa menikmati keuntungan dengan melayani BPJS, rugi No way ?
Sesuai pasal 7 Ayat 4 undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program jaminan sosial. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) yang digelar BPJS Kesehatan diyakini akan membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satu perubahan yang paling disorot adalah mekanisme pembayaran klaim dari BPJS kesehatan kepada penyedia pelayanan seperti RS Swasta. Untuk pembayaran klaim dari BPJS kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu RS, digunakan mekanisme INA-CBGs. Paket yang terdapat dalam INA-CBGs sering dianggap kecil sehingga tidak menguntungkan bagi RS yang dikelola swasta, namun bagi kami di RS Islam Jakarta Cempaka Putih ini adalah peluang dari program JKN yang harus kami tangkap.
II.BAGAIMANA STRATEGI RS SWASTA AGAR TIDAK RUGI ??
Persaingan antar rumah sakit memerlukan pelayanan yang bermutu agar mampu bertahan, selain itu adanya kemajuan teknologi yang canggih, memerlukan pemilihan yang tepat dan rasional antara mutu pelayanan dan biaya. Pasien semakin kritis, ia mengerti akan hak, karena ia ingin agar pelayanan yang aman dan memuaskan. Kemudian punya hak untuk memilih, maka mutu pelayanan akan merupakan salah satu sebab dipilihnya rumah sakit tertentu. Selain standard profesi yang telah ditetapkan juga berhadapan dengan asumsi dan tuntutan hukum yang semakin gencar. Menyebabkan dokter hati – hati dan tertarik akan mutu pelayanan. Selain itu ternyata kesembuhan pasien tidak oleh obat, tetapi juga faktor lain yang terkait. Pemerintah berusaha atas standart minimal pelanggaran maka pemantauan yang baik dan bermanfaat dalam memutuskan salah sebenarnya tindakan Ada kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan yang ada dan itu bisa menghambat. BPJS merupakan niat yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Tetapi, untuk mencapai itu, biaya yang dibutuhkan sangat besar Untuk mencapai bisa sempura,memangbutuhkanwaktu yang cukup panjang agar pelayanan yang paripurna dapat dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan BPJS untuk tahap awal dilakukan dengan standard minimal. Umumnya, rumah sakit swasta telah mengikuti apa yang menjadi keinginan pemerintah, meski dalam beberapa hal tetap perlu dilakukan kesepakatan-kesepakatan tentang apa-apa yang masuk dalamperjanjianBPJS.Upaya untuk melakukan penghematan disegala bidang terus dilakukan baik dari sisi penyediaan logistik , tarif Rumah Sakit dan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien.RS perlu memperkuat sistem IT, pemantauan dan ketersedian obat dan alat medis habis pakai dan tim verifikator internal yang terus mengawasi diagnosis penyakit sesuai tarif yang ada dalam INA-CBGs
Rumah sakit swasta, pemerintah dan maupun rumah sakit BUMN punya karakteristik masing-masing, termasuk dalam pengembangan investasi maupun operasionalisasinya.Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan sesuai dengan tarif INA -CBGs , yang pasti dengan kita melayani dengan hati , Insya Allah pasti ada jalannya. Verifikator perlu mencari titik temu untuk mengatasi segala masalah yang menghambat, sehingga dalam melayani BPJS, rumah sakit swasta tidak merugi. "Bagi rumah sakit, yang penting tidak rugi untuk ikut BPJS. Keuntungan bisa dicari dari penyelenggaraan kesehatan di kelas I dan VIP," seperti yang kami lakukan di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Disamping itu RS Swasta harus mampu melakukan kendalimutu dan kendali biaya sehingga pelayanan BPJSsesuai dengan standar kompetensi dokter dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Rumah Sakit Swasta akan bernafas lega karena seluruh assuransi wajib masuk BPJS, tetapi apakah nasabah assuransi mau begitu saja? Tentu tidak sehingga upaya assuransi adalah memberlakukan 2 jaminan ( CBO ) sehingga biaya yang tidak di cover oleh BPJS akan dibayar oleh penjamin ke dua yaitu assuransi, namun hal tersebut memerlukan pengkajian yang lebih dalam dari BPJS sehingga praktek dilapangan dapat berjalan lancar.
Sudah hampir 6 bulan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih melayani BPJS , pasien BPJS terus meningkat kunjungan pasien rata – rata perhari lebih dari 600 orang 64% adalah peserta BPJS sisanya pasien jaminan dan pribadi. Kami bersykur bisa melayani mereka dengan baik, mungkin dengan doa – doa merekalah RS kami masih dapat eksis sampai saat ini. Disamping itu SDM yang terus kami benahi dan mutu layanan yang terus kami tingkatkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan.
III.PERLU PERAN SIAPA AGAR RS SWASTA MAU MELAYANI BPJS ????
Penduduk Jakarta saat ini 10.187.595.jiwa, artinya butuh RSyang melayani pasien BPJS sekitar 40 RS , padahal RS swasta yang baru menjalin kerjasama dengan BPJS hanya sekitar 16 RS, bisa dibayangkan , begitu banyak pasien BPJS menumpuk pada satu Rumah Sakit. Menurut Ibu Din Emawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, bahwa peserta BPJS memerluka 1600 TT untuk rawat inap, bisa dibayangkan kemana mereka pergi, meski kami di RS Islam Jakarta Cempaka Putih sudah membuka layanan rawat inap hampir 40% untuk peserta BPJS, tapi ternyata itu tidak mampu mengcover pasien BPJS di Jakarta . Peran siapa agar RS Swasta lebih banyak lagi melayani pasien BPJS ??? Tugas pemerintahkah ? atau siapa? Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah agar JKN bisa berjalan lebih baik lagi mungkinkah meng up date kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan JKN atau perlu meng up date kebijakan BPJS dalam pelayanan JKN di Rumah Sakit???
