Mohon tunggu...
Rahmi H
Rahmi H Mohon Tunggu... Guru - Peskatarian

Ngajar | Baca | Nulis Kadang-Kadang Sekali

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Melihat Idealnya PNS

19 September 2017   12:44 Diperbarui: 19 September 2017   15:02 1174
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Menjadi PNS adalah sama dengan menjadi pekerja pada umumnya, yang pada dasarnya menjadi pekerja, apapun jenis pekerjaannya sebaiknya merupakan pilihan sadar setiap individu. Tapi, mengapa menjadi PNS justru mengundang banyak kritik, nyinyiran bahkan penolakan. Beberapa kalangan bahkan menilai menjadi PNS adalah sebentuk pelarian tak berdaya dari ketiadaan aktifitas. 

Pernahkah kita menalar PNS sesuai dengan tanggung jawab yang idealnya melekat pada PNS itu sendiri, terlepas dari beragamnya persepsi yang terbangun di pikiran banyak orang tentang PNS. Beberapa hal yang coba saya kemukakan di bawah ini sekiranya bisa membantu kita untuk menafsir ulang mengenai wujud "ideal" seorang PNS.

1. Negara memerlukan pekerja ideologis yang mampu mengurusi segala kebutuhannya

Bagian pertama ini, bisa jadi terlepas dari pikiran dan nalar kita. Melalui berbagai program pelatihan, pendidikan maupun pengarahan, mestinya setiap PNS dianggap "tuntas" dalam memahami konsep dasar dan ideologi negara. Latar pikir tiap individu yang berstatus PNS adalah nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan sejumlah peraturan-peraturan negara lainnya, agar ia memiliki landasan pijak yang kokoh ketika diharuskan mengabdi seutuhnya hanya kepada negara. Meski pada kenyataannya, negara terkesan kebingungan dalam menentukan konsep atau "model kerja" seperti apa yang mesti diterapkan bagi seluruh PNS di tanah air.

Kini, kerja-kerja PNS masih sebatas mengurusi administrasi yang bahkan isi dari administrasi itu sendiri tidak dipahami sama sekali. Yah, pada kenyataannya kebutuhan negara kita mungkin sebatas pada kebutuhan administrasi semata, artinya penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD' 1945 mungkin hanya perlu diterapkan dalam urusan surat menyurat di kantor-kantor pemerintah atau sebatas memahami urusan birokrasi pemerintah yang sangat berbelit-belit itu.

2. Pelayan sekaligus penyambung aspirasi dari masyarakat ke pemerintah

Tak asing lagi, PNS selalu disebut sebagai pelayan masyarakat. Pada setiap apel pagi, pemimpin apel yang juga adalah atasan PNS, terus mengingatkan untuk memperbaiki kinerja sebagai pelayan masyarakat dan seterusnya.

Jika PNS mau, sedikit saja berpikir kritis, seorang pelayan masyarakat patutnya juga mampu mendengarkan setiap keluhan dan masukan dari masyarakat yang dilayaninya. Keluhan dan masukan itulah yang wajib diperhatikan dan harus disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar untuk memperbaiki seluruh aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Posisi PNS dalam konteks ini mesti berada pada level "penyambung".

Seorang PNS juga mesti secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai, apakah keluhan atau masukan mereka diterima atau sekedar menjadi bahan pertimbangan saja.

PNS harus bersedia membuka "diri" terhadap seluruh kalangan masyarakat, agar ia mampu menjadi pelayan sekaligus penyambung yang bijak atas setiap keluhan yang ada. Ada kepercayaan yang harus dibangun diantara kedua pihak masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya kepada unsur pemerintah yang terkadang justru berlaku tidak adil kepada mereka.

3. Harus (dianggap) paling mengerti kekurangan negara dalam mengatasi kebutuhan masyarakatnya

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun