Jokowi Pemimpin Berani Tanpa Beban

Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang bukan berasal dari kalangan elit politik ataupun militer. Karir bisnisnya dimulai sebagai pengusaha kerajinan atau tukang kayu yang kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 2005. Kurang dari sepuluh tahun perjalanan karir politiknya, telah berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) adalah presiden terpilih ke-7 yang menjabat sejak tahun 2014. Ia melanjutkan periode kedua jabatan sebagai presiden setelah memenangi Pilpres 2019. Pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 7 tahun dan menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun.

Di kepemimpinan Jokowi pada periode pertama jabatannya (2014-2019), banyak menitikberatkan pada pembangungan infrastruktur. Berlanjut di periode kedua dengan tujuan mengembangkan sisi aspek sumber daya manusia (SDM) hingga selesai masa jabatannya di tahun 2024.

Kode UUCK Lahir di Yogyakarta

Sesaat Jokowi terpilih pada periode kedua berpasangan KH. Ma'ruf Amin, penulis sempat mengikuti rombongan Jokowi sungkeman ke orang tuanya Ibu Sujiatmi Noto Mihardjo (almarhumah) di Solo dan sore hari menuju Yogyakarta (6/6/19).

Jokowi pada saat memberi keterangan pers pada awak media di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, mengatakan bahwa tidak mempunyai beban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya atau tanggung jawab selaku presiden pada periode kedua.

Sebagai rakyat biasa tentunya gembira mendengar pernyataan Jokowi. Tapi sempat bertanya-tanya dalam hati, apa berani ya suami Ibu Iriana Jokowi menciptakan dan menjalankan kebijakan stratejik non populis ? 

Karena sangat beresiko dan bisa membawa persepsi negatif sekaligus menyumbat jalan "kepentingan" terhadap "keinginan" kelompok tertentu dan bisa jadi juga ada kepentingan koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tidak terakomodir. 

Sangat dipahami makna prasa kalimat "tidak mempunyai beban" artinya akan berbuat sesuatu yang bisa saja mengabaikan "jalan biasa yang sudah menjadi tradisi" subyektif kelompok tertentu, khususnya akan mencegah jalan pintas partai mendapat logistik dari daerah-daerah.

Karena jelas permasalahan yang mendera bangsa ini adalah banyaknya regulasi yang bersinggungan, sehingga memudahkan oknum birokrasi, legislatif dan bahkan penegak hukum dengan mudah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Memanfaatkan kondisi carut-marut pelaksanaan regulasi atau kebijakan ketatanegaraan di daerah yang penuh misteri dan saling bersinggungan.