Mengutip pernyataan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin di kanal Youtube BNPB, Kamis (21/5) "Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena Indonesia ini, selain corona juga merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya," kata Ma'ruf.
Adanya frasa kata "sulit dan tidak mudah menghilangkan corona" dalam pidato tersebut, menandakan pemerintah melalui Wapres Kiyai Ma'ruf seperti menunjukkan keprihatinan dan kurang semangat seorang pemimpin.Â
Seharusnya Kiyai Ma'ruf dalam posisi sebagai Wapres, kalau pidato pakai teks agar terarah dan memiliki arsip untuk negara. Jadi fungsi teks pidato, sebelumnya bisa di teliti dan diperiksa oleh staf ahli. Baik dari substansi bahasan masalah, frasa kata dan dampak dari kalimat yang bisa muncul dan berpotensi kurang baik di masyarakat, bisa secara dini dicegah.Â
Pemimpin seharusnya memiliki kualifikasi tertinggi, bukan terendah. Sebagai ulama, tentu memahami makna "meminta maaf" dan "memberi maaf". Jangan atau seakan paksa kami sebagai rakyat untuk memberi maaf atau memaklumi kinerja pemerintah yang mungkin ada kekeliruan. Tidak perlu minta maaf, tapi berilah semangat dengan kalimat yang menyejukkan.
Dipahami bersama Pak Kiyai bahwa, memberi maaf adalah "wajib" hukumnya dalam Islam. Sementara meminta maaf itu tidak wajib. Maka seharusnya Pak Kiyai sebagai Wapres beri kalimat semangat saja bagi kami sebagai rakyat yang engkau pimpin, itu sudah lebih dari cukup. Bisa juga menjadi motivasi jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih baik dan bersemangat.Â
Sepertinya pemerintah lemah hadapi pandemi Covid-19 dengan alasan bahwa Indonesia memiliki penduduk yang besar. Jangan jadikan alasan pembenar atas banyaknya penduduk atau luasnya Indonesia. Itu bukan menjadi alasan, karena masing-masing daerah ada administraturnya.
Ada menteri, gubernur, bupati dan walikota yang menjadi wakil pemerintah terdepan untuk bertanggung jawab pada masing-masing daerahnya.
Maklumi kami sebagai rakyat bila sedikit kritisi pernyataan Pak Kiyai tersebut. Rakyat butuh semangat, butuh pemimpin yang semangat dan menyemangati. Jangan membuat rakyat gelisah.
Bila Pak Kiyai Ma'ruf sebagai Wapres berkomentar demikian mengatakan sulit, itu berpotensi membuat kesana kemari. Lalu bagaimana menteri, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kepala desa. Apakah juga akan mengikuti pernyataan yang melemahkan seperti itu ? Lalu kemudian berakibat muncul solusi yang beresiko anggaran.Â
Data per Kamis (21/5) hari ini jumlah kasus positif virus corona di Indonesia tembus 20.162 kasus. Dari jumlah itu, 4.838 orang dinyatakan sembuh, dan 1.278 orang lainnya meninggal. 50.187 orang dalam pemantauan (ODP) dan 11.066 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona, Total sudah 392 kabupaten/kota yang terdampak di Indonesia.
Pemerintah dan pemda memang harus ekstra hati-hati sikapi pandemi Covid-19 dimana virus corona yang menjadi pemicunya belum diketahui wujud rupa virusnya dan termasuk obatnya juga belum ditemukan.
Maka untuk menyatakan bahwa disuatu daerah atau negara sudah aman dan bebas Covid-19 amatlah susah, Karena tidak ada tolak ukur untuk menjadi dasar keputusan.
Menurut penulis melalui artikel kemarin di Kompasiana (Baca: Presiden Jokowi Harus Gandeng Tokoh Agama Mengatasi Covid-19), mengusulkan kepada pemerintah agar sebaiknya bicara atau ajak dialog tokoh lintas agama.
Karena sangat diyakini bahwa pandemi Covid-19 ini bermuatan pesan moral. Jadi Presiden Jokowi sebaiknya adakan dialog lintas agama tersebut sambil aplikasi strategi The New Normal. Jadi secara pelan dan pasti menuju kehidupan baru tanpa ada muncul resistensi yang berarti.
Surabaya, 21 Mei 2020
Sumber YouTube di Sini
