H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Wiraswasta

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Inkonsistensi Regulasi Menjadi Penyebab Indonesia Darurat Sampah

14 April 2019   16:42 Diperbarui: 15 April 2019   03:43 437 6 1
Inkonsistensi Regulasi Menjadi Penyebab Indonesia Darurat Sampah
Ilustrasi: Kondisi TPA Regional Piyungan, Bantul DI. Yogyakarta (12/4/19). Sumber: Pribadi

Masih saja banyak pihak menganggap masalah sampah bertumpu pada ketidakpedulian rakyat, teknologi, inovasi dan paling heboh menganggap sampah plastik yang menjadi penyebab utama permasalahan sampah Indonesia. Oh bukan itu masalahnya Bro/Sis. 

Jadi masalahnya apa?

Cermati opini dan temuan penulis dan bandingkan dengan fakta lapangan disekitar Anda atau mungkin terjadi pada diri sendiri. Problematika sampah Indonesia sesungguhnya bukanlah masalah pada issu di-branding plastik ramah lingkungan.

Tapi sumber masalahnya pada tata kelola regulasi. Stakeholder yang tidak ikuti pedoman yang telah diadakannya sendiri. Sengaja diputar balik agar masyarakat dan pengelola bank sampah dianggap berdiri sendiri atau full partisipasi dalam kelola sampah. Padahal kewajiban pemerintah dan pemda menfasilitasi kegiatan bank sampah.

Issu plastik itu hanya hiasan - lipstik -penutup atau tirai kasus-kasus besar yang telah terjadi sebelumnya. Seperti dugaan penyalahgunaan wewenang "gratifikasi dana" Kantong Plastik Berbayar (KPB), Dana Insentif Daerah (DID) atas kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah kaitan penerima adipura, penyalahgunaan dana atas pengelolaan TPA, TPST, TPS3R dll. (Baca "Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia" 

Justru masalah sampah sumbernya pada oknum birokrasi dan kroninya sendiri yang tidak tegakkan undang-undang persampahan dengan benar. Ahirnya tata kelola sampah - waste manajemen - lumpuh dan hanya mengeruk dana rakyat dan tidak terkontrol lagi, pada ahirnya mudah dipermainkan dengan segala bentuk atau varian solusi.

Peringatan serius pada oknum penguasa dan pengusaha agar berhentilah berkamuplase, rakyat sudah pantau semua perlakuan negatif dalam pengelolaan sampah. Sesungguhnya rakyat Indonesia itu patuh dan cerdas, cuma panutannya hilang dan menghianat.

Maka paling perlu merubah karakter dan paradigma adalah oknum penguasa dan pengusaha atau lembaga swadaya serta asosiasi yang belum bekerja profesional sesuai masalah substansi yang ada. 

Rakyat pasti patuh dan mengikuti aturan bila panutannya ada dan profesional menjalankan regulasi. Asosiasi harus kuat dalam membentengi pengelola sampah, industri dan konsumennya, termasuk menjadi mitra sejajar pemerintah.

Kalau regulasi berjalan dengan benar, solusi pasti ditemukan dan dipastikan tidak ada kebijakan pemerintah dan pemda melarang penggunaan produk seperti kantong plastik, ps-foam, sedotan plastik dll. Karena kebijakan itu keliru. Bukan melarang penggunaan produk, tapi sampahnya yang dikelola (amanat regulasi).

Sumber masalah pada regulasi persampahan yang tidak dijalankan dengan benar alias inkonsistensi regulasi, diduga terjadi kesengajaan saja, karena regulasi sudah benar. Namun para pelaksana - stakeholder - tidak jujur dan tidak adil menjalankan regulasi, ahirnya terjadi penyalahgunaan wewenang yang sungguh luar biasa. 

Alibinya, UU. No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) yang sangat "jelas" dan transparan mengamanatkan atau memerintahkan adanya pengelolaan sampah di sumber timbulannya (Pasal 13, 44 dan 45 UUPS). Sampah harus dikelola di kawasan timbulannya dengan menguatkan kelompok pengelola sampah. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) masih berfokus mengangkut sampah ke TPA dan menumpuklah sampah di TPA. Pengelolaannya hanya open dumping.

Sementara open dumping ini seharusnya dihentikan sejak tahun 2013. Tapi faktanya hampir semua TPA di Indonesia, masih menerapkan pola open dumping. Seharusnya beralih ke pola control landfill atau sanitary landfill di TPA sekaligus melaksanakan "sosialisasi dan edukasi" gerakan 3R melalui bank sampah atau TPS3R ke masyarakat. 

Diduga keras bahwa pemda yang didukung pemerintah pusat sengaja pertahankan keberadaan pola pengelolaan TPA dengan paradigma lama (kumpul, angkut dan buang ke TPA). Karena masih ingin monopoli "dana" pengelolaan dan pengolahan sampah, khususnya dana-dana yang mengalir melalui operasional di TPA.

Jelas ini semua berorientasi proyek - anggaran - saja yang bukan orientasi program untuk mengembangkan pengelolaan sampah di sumber timbulannya, melalui penguatan kelembagaan bank sampah. Artinya pengelolaan secara berkelanjutan yang memberi profit dan benefit di masyarakat.

Kalaupun ada program pengelolaan sampah di kawasan, seperti adanya bank sampah dan TPS3R. Semua itu hanya formalitas semata untuk alur mendapatkan atau mengeluarkan biaya APBN/D untuk operasional. 

Antara bank sampah dan TPS3R juga pemerintah dan pemda tidak adil dalam aplikasinya. TPS3R dibiayai oleh pemerintah sementara bank sampah dibiarkan secara swadaya murni masyarakat. Ada daerah yang membiayai bank sampah dan umumnya terjadi pemerintah dan pemda melepaskan tanggungjawabnya terhadap bank sampah.

TPS3R juga pada praktiknya sama dengan TPA, TPA dan TPS3R hanya menerima buangan sampah tanpa dipilah atau sampah gelondongan. Ada beberapa daerah terjadi atau dilarang memilah sampah rumah tangga. Pastinya minus gerakan Reduse, Reuse dan Recycle (3R) yang teraplikasi dengan benar di masyarakat sesuai amanat regulasi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2