Harga elpiji bersubsisi dijaga sestabil mungkin oleh Pertamina maupun Pemerintah namun hal ini tidak berlaku untuk elpiji nonsubsidi. Dengan beberapa pertimbangan akhirnya Pertamina terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kg atas persetujuan Pemerintah. Menurut opini penulis hampir seluruh masyarakat kelas menengah-atas tidak terlalu mempersoalkan kenaikan harga elpiji nonsubsidi karena kenaikan tersebut hanya Rp 1.500 per kg atau Rp 18.000 per tabung. Walaupun nantinya akan terjadi lagi kenaikan harga secara bertahap sampai dengan harga keekonomian yang ditetapkan Pertamina, tentu kebijakan ini masih bisa diterima oleh masyarakat kelas menengah-atas tersebut.
Mereka sadar dan paham di balik persetujuan Pemerintah menaikkan harga elpiji nonsubsidi adalah untuk meminimalkan kerugian Pertamina. Menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dalam situs Metrotvnews.com, "Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun setiap tahun untuk penjualan elpiji 12 kilogram." (http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/09/10/289638/penaikan-harga-elpiji-minimalkan-kerugian-pertamina diakses tanggal 16 September 2014)
Sungguh ironis bila ada masyarakat kelas menengah-atas yang membesar-besarkan kenaikan harga elpiji 12 kg ini apalagi memprotesnya. Bila kita perhatikan dengan seksama kebanyakan dari mereka tidak berat hati ketika membeli smartphone atau perlengkapan penunjang gaya hidup lainnya yang berharga puluhan juta namun begitu beratnya merogoh kocek membeli gas elpiji nonsubsidi yang hanya berharga ratusan ribu. Tepatlah ilustrasi berikut yang menggambarkan kondisi tersebut.
Demikianlah ulasan penulis dalam membincangkan kehadiran elpiji nonsubsidi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Semoga kebijakan Pertamina dan Pemerintah dalam menaikkan harga elpiji nonsubsidi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum.
