Grup Whatsapp Gelap yang Mengguncang Kota Kupang dan 8 SMP yang Terpapar Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

DP3A kini berupaya keluar dari pola kerja "pemadam kebakaran". Jika selama ini baru bertindak setelah kejadian, kini mereka berfokus pada pencegahan.
"Kami akan meluncurkan aplikasi pelaporan agar masyarakat lebih mudah melapor ketika menemukan indikasi kekerasan seksual berbasis elektronik," kata Marciana.
Semua grup WhatsApp yang terindikasi kini telah dihapus. Para admin dikumpulkan bersama orang tua mereka untuk pembinaan dan pendampingan.

Selain itu, DP3A memperkuat fungsi edukasi dan monitoring melalui Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat lurah. Edukasi kepada orang tua dan guru menjadi langkah prioritas, agar pengawasan di lingkungan rumah dan sekolah berjalan lebih efektif.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan, pada 2024 terdapat 185 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 174 terhadap anak di Kota Kupang. Sementara hingga 2025, sudah tercatat 56 kasus baru. Angka ini menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan.

"Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah," tegas Marciana. "Kita semua, orang tua, sekolah, gereja, komunitas, harus terlibat. Karena anak-anak kita tumbuh di dunia yang jauh lebih cepat dari kesiapan kita mengawasi mereka."

Kasus "grup WhatsApp vulgar" ini menjadi cermin buram dari realitas baru, ketika ruang digital yang mestinya jadi sarana belajar dan bermain justru berubah menjadi arena eksploitasi.
Dari kisah ini, Kota Kupang belajar bahwa perlindungan anak tak lagi cukup hanya dengan pagar rumah, tetapi harus diperluas hingga ke layar ponsel mereka.

Mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik bukan sekadar tugas lembaga atau pemerintah, melainkan tanggung jawab moral seluruh masyarakat, agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan masa depan di balik notifikasi grup WhatsApp.

Sumber: www.koranmedia.com ; tribunnews.com