Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai, Bagaimana Selanjutnya?

Pemerintah melalui pernyataan Presiden Jokowi sudah mencanangkan target menguasai saham PT Freeport Indonesia hingga 51% dan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang tersebut. Namun selanjutnya adalah apa dampak yang terjadi dengan penguasaan saham tersebut. 

Apakah benar akan mensejahterakan rakyat Papua? Apakah Indonesia punya uang untuk membeli saham tersebut dan dari manakah sumbernya? Apakah perusahaan kita yang tergabung dalam konsorsium dapat mengelola tambang Newmont yang ada di Timika dengan baik? Semua harus diperhitungkan dan dan dipertimbangkan dengan matang, jangan sampai terjadi kesalahan dan hanya ingin menguasai asset tersebut semata dengan mengatasnamakan nasionalis.

Hal ini terungkap dalam seminar "Membangun Iklim Bisnis yang Kondusif bagi Indonesia Sejahtera: Kasus PT Freeport Indonesia." Fadel Muhammad yang hadir sebagai anggota DPR RI mengungkapkan saat komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja pada tanggal 1-4 Mei 2016 menemukan beberapa fakta yang terjadi di lokasi tambang.

Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan skala besar tersebut telah menciptakan ketergantungan ekonomi yang kronis terhadap dana bagi hasil. APBD Papua sangat tergantung pada dana transfer dan dana perimbangan bagi hasil migas dan sumberdaya alam. Sementara pendapatan asli daerah sangat kecil. Kontribusi PTFI terhadap PDRB Papua 37,5%, sedangkan Kabupaten Mimika hingga 91%. Jumlah tenaga kerja Tenaga kerja langsung PTFI 7.262 dengan 6 orang menjabat Vice President.

Sementara hasil negosiasi pemerintah dan Freeport McMoran pada Agustus lalu menghasilkan kesepakatan yaitu Freeport bersedia melepas 41,64% kepemilikan saham, sementara pemerintah kini memiliki 9,36%. Dengan demikian jika hal ini terwujud Indonesia akan memiliki saham mayoritas 51%. Namun Freeport ingin pelepasan saham melalui pasar modal. 

Selanjutnya Freeport menyetujui perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK hingga tahun 2031 dan dapat diperpanjang hingga 2041. Bersedia membuat smelter dengan nilai USD 2,3 milyar dan harus selesai paling lambat tahun 2022 dan dievaluasi setiap 6 bulan. Freeport wajib membayar pajak dan royalty secara dinamis sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Juga harus membayar bea keluar export sesuai dengan kemajuan perkembangan smelter yaitu 7,5%.

Fadel yang pernah menjabat sebagai Gubernur Gorontalo selama 2 periode tersebut menambahkan keberhasilan negosiasi ini belum selesai, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti menyediakan anggaran pembelian saham dan sumbernya dari mana. Pembelian saham 51% ini juga yang dibeli bukan hanya tambangnya, tapi juga manajemennya, peralatannya, teknologinya, organisasinya dan bisnisnya.

Selain itu, kesepakan divestasi ini juga menyisakan persoalan baru yang perlu ditangani secara tepat seperti yang tertuang dalam surat CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson pada tanggal 28 September 2017 yang menyatakan keberatan atas proposal pemerintah yang menyatakan tidak ada divestasi saat ini jika mengacu pada kontrak karya PTFI. 

Indonesia ingin perhitungan saham berdasarkan manfaat usaha pertambangan sampai tahun 2021, sementara Freeport ingin menghitung nilai ekonomis sampai tahun 2041. Indonesia ingin menerbitkan saham baru, sementara Freport tidak ingin karena dapat menurunkan nilai Freeport Indonesia. Untuk permintaan pemerintah mengenai ini respon Freeport tengah mempersiapkan ruang data bagi Pemerintah untuk melaksanakan due diligence.

Hal-hal seperti di atas harus segera diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut. Satu sama lain saling keukeuh dan tidak menyelesaikan masalah. Hal ini tentu akan mengganggu iklim usaha atau investasi. Dunia akan melihat kasus ini secara jeli dan akan melakukan langkah strategis jika hasilnya merugikan investor. Lembaga Fitch Rating peringkat Indonesia masuk level BBB- yang artinya positive oulook dan masuk ke dalam negara yang layak investasi pada 20 Juli 2017.

Sementara Rachman Wiriosudarmo seorang pengamat energi senior dalam pemaparannya yang berjudul "Peran Sumber Daya Mineral dalam Pembangunan" mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki asset sumberdaya alam dan sumberdaya manusia ketika kemerdekaan dideklarasikan melalui amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."